Petahana Tak Lolos Pansel OJK, Indef Nilai Sinyal Penyegaran

Reporter

Editor

Abdul Malik

Sabtu, 25 Februari 2017 16:48 WIB

Telusuri Rekam Jejak, OJK Serahkan Nama Calon Komisioner ke KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), Abra Talattov ikut menyoroti gugurnya lima calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses seleksi tahap kedua.

Menurut Abra, dari tujuh kandidat yang maju, dan hanya menyisakan dua orang lama OJK yang lolos seleksi merupakan sinyal dari panitia seleksi (Pansel) OJK bahwa penyegaran dalam tubuh Dewan Komisioner sangat diperlukan.

“Terlebih memandang berbagai tantangan OJK yang semakin berat kedepannya,” kata Abra dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 25 Februari 2017.

Baca : Simak Tips Mengatur Pengeluaran Bulanan

Ia menambahkan, Pansel OJK juga harus tetap berhati-hati dalam menyeleksi calon Dewan Komisioner OJK dari unsur praktisi. Hal ini sangat penting agar jangan sampai nantinya Dewan Komisioner disusupi oleh oknum yang membawa kepentingan korporasi.

“Sehingga berpotensi menimbulkan moral hazard dan merugikan kepentingan industri keuangan dan perbankan secara luas,” ucapnya.

Hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan 35 nama orang yang lolos dalam seleksi tahap kedua pemilihan calon anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam pengumuman itu, lima nama komisioner OJK yang ikut menjadi calon petahana tak lolos seleksi. Yakni antara lain Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, kemudian Firdaus Djaelani, Nelson Tampubolon, Kusumaningtuti S. Soetiono, dan Ilya Avianti.

Baca : Seleksi Komisioner OJK, 5 Nama Petahana OJK Tak Lolos

Adapun yang lolos yakni Rahmat Waluyanto dan Nurhaida. "Keputusan panitia seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat," tulis Sri Mulyani melalui siaran pers pada Sabtu, 25 Februari 2017.

Panitia seleksi masih akan mencari 14 nama yang layak disetorkan ke Presiden Joko Widodo. Kemudian presiden akan menyerahkan ke DPR untuk dipilih tujuh orang yang layak memimpin OJK selama periode 2017-2022.

Dia menjelaskan, 35 nama itu sebelumnya telah berhasil melewati penilaian dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah. Selanjutnya mereka dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan pada 1 Maret 2017. Adapun hasil seleksi tahap ketiga akan diumumkan pada 6 Maret mendatang.

DESTRIANITA | AVIT HIDAYAT

Berita terkait

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

17 jam lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

19 jam lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

20 jam lalu

Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas

Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

1 hari lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

1 hari lalu

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat dengan pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait maraknya kritik terhadap lembaga tersebut.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat bersama pejabat eselon I Kemenkeu dan para pimpinan Bea Cukai pada Senin siang, 13 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

1 hari lalu

OJK Tambah Kriteria Konglomerasi Keuangan di Rancangan Peraturan OJK yang Baru

Dalam Rancangan Peraturan OJK yang baru, total aset konglomerasi keuangan paling sedikit Rp 20 triliun sampai dengan kurang dari Rp 100 triliun.

Baca Selengkapnya

Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

1 hari lalu

Hasto PDIP Bilang 8 Nama Besar Cagub Pilkada Jakarta Sudah di Kantong Mega

PDIP menyebut 8 nama besar cagub di Pilkada Jakarta sudah ada di kantong Mega. Siapa saja? Bagaimana pula dengan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

1 hari lalu

PDIP Puji Sri Mulyani soal Potensi Cagub Jakarta 2024: Beliau Level Dunia

PDIP menyebut Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh potensial untuk cagub Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya