Dua Ini Penyebab Chappy Hakim Kesal dan Bentak Anggota DPR

Reporter

Kamis, 9 Februari 2017 23:54 WIB

Anggota Komisi VII DPR, Mukhtar Tompo memberikan keterangan pers usai mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim saat radat dengar pendapat di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2017. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mukhtar Tompo mendapat tindakan kasar dari Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim. Perlakuan kasar itu dialami Mukhtar usai Komisi VII menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah perusahaan tambang Indonesia Kamis 9 Februari 2017.

Perlakuan kasar dari Chappy diduga berawal dari cuitan Mukhtar di akun Twitter-nya @MukhtarTompo. Dari pantauan akun Twitter @MukhtarTompo, ada dua cuitan yang menyinggung masalah Freeport Indonesia. “Penjelasan Dirut PT. Freeport Indonesia di Komisi VII DPR hari ini menegaskan tdk akan bangun smelter jk kontrak tdk di perpanjang, Lucuuu,” kata Mukhtar dalam cuitannya, Rabu, 7 Desember 2016.

Baca Juga:Bentak Anggota DPR, Chappy Hakim Disebut Barbar

Dari situs DPR, pada Rabu, 7 Desember 2016 tercatat memang ada agenda rapat dengar pendapat antara Komisi VII dan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan rapat dengar pendapat umum dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia serta PT Petrokimia Gresik. Rapat tersebut bersifat terbuka dimulai pada pukul 10.00 hingga 13.15 WIB. Rapat juga dihadiri oleh Chappy Hakim dengan agenda membahas kepastian pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik.

Dalam rapat tersebut, ada dua kesimpulan yang dicatat. Salah satunya adalah yaitu Komisi VII mendesak Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk tidak memberikan rekomendasi izin ekspor kepada PT Freeport Indonesia setelah 12 Januari 2017 apabila Freeport Indonesia tidak melaksanakan komitmen pembangunan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sesuai Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada hari yang sama Mukhtar pun men-Twitt soal Freeport Indonesia. “Freeport melanggar UU No. 4 2009 Pasal 103 dan 170, komitmen bangun smelter hanya sandiwara. Dibuat spt sinetron yg berseri..,” kata dia.

Simak: Freeport Klaim IUPK Sementara Membuat Nyaman Investor
Menko Darmin Gelar Rakor Pengendalian Inflasi

Sementara itu, seusai rapat dengar pendapat hari ini, Mukhtar mengatakan Chappy Hakim menunjuk dirinya dengan kasar ke arah dada sambil membentak dengan suara keras. Ia menilai mungkin pernyataannya di Twitter beberapa waktu lalu mengenai pembangunan smelter itulah yang membuat Chappy marah. Ia menambahkan Freeport sepertinya tidak ada niat untuk membangun smelter karena terus menunda. Bahkan Freeport dinilai justru meminta izin untuk mengekspor konsentrat.

Ketua Komisi VII DPR Gur Irawan Pasaribu membenarkan pertanyaan Mukhtar dalam rapat hari ini mengenai pembangunan smelter di Gresik yang diduga menjadi penyebab kekesalan Chappy. Ia menuturkan pada saat rapat dengar pendapat, Mukhtar bertanya soal mengapa laporan yang disampaikan Freeport tidak sesuai dengan kunjungan dari Komisi VII ke Gresik sekitar 4 bulan yang lalu.

DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

45 menit lalu

Bahlil Sebut Izin Freeport Diperpanjang sampai 2061, Tunggu Revisi PP Minerba

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan proses perpanjangan izin Freeport, yang habis pada 2041, hampir selesai.

Baca Selengkapnya

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

2 hari lalu

LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan

Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

5 hari lalu

Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir

Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/

Baca Selengkapnya

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

7 hari lalu

10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah

Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.

Baca Selengkapnya

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

16 hari lalu

Riwayat Saham Freeport Indonesia: Dijual ke Bakrie dan Dibeli Lagi, Kini 61 Persennya Diincar RI

Presiden Jokowi memerintahkan divestasi saham lanjutan PT Freeport Indonesia sehingga negara mempunyai saham 61 persen.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

23 hari lalu

JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya

Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?

Baca Selengkapnya

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

24 hari lalu

Korupsi Timah: Aturan Rujukan Penghitungan Kerugian Negara Rp 271 Triliun

Kasus dugaan korupsi di PT Timah, yang melibatkan 16 tersangka, diduga merugikan negara sampai Rp271 triliun. Terbesar akibat kerusakan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

24 hari lalu

Ramai soal Korupsi Timah Rp 271 Triliun, Begini Fluktuasi Saham TINS dan Analisisnya

Pergerakan saham PT Timah Tbk. atau TINS terpantau berfluktuatif usai terkuaknya kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP. Begini analisisnya.

Baca Selengkapnya

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

25 hari lalu

Kasus Harvey Moeis Korupsi Timah, Peran Lobi-Lobi hingga Membeli Barang Mewah Miliaran

Pada Kamis, 4 April 2024, istri Harvey Moeis, selebriti Sandra Dewi mendatangi Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi

Baca Selengkapnya

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

26 hari lalu

Istana Buka Suara soal Luhut Disebut Tak Setuju Revisi PP Minerba Usul Bahlil

Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak menampik soal posisi Luhut yang tidak setuju.

Baca Selengkapnya