TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Garuda Indonesia, Benny S. Butarbutar, mengatakan, hingga detik ini, Garuda Indonesia belum menerima surat resmi ihwal pembekuan izin penerbangan maskapai Garuda. Pernyataan ini merespons Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo yang mengatakan akan merekomendasikan pembekuan penerbangan Garuda rute Jakarta-Yogyakarta.

"Garuda Indonesia belum menerima secara resmi surat mengenai pemberian sanksi tersebut," kata Benny dalam siaran persnya, Selasa, 7 Februari 2017. Pembekuan penerbangan maskapai Garuda rute Jakarta-Yogyakarta direkomendasikan setelah insiden tergelincirnya pesawat Garuda Indonesia GA-258 rute Jakarta-Yogyakarta pada 1 Februari 2017.

Benny menuturkan, hingga saat ini, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih melakukan investigasi terkait dengan insiden yang terjadi di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, itu. "Garuda Indonesia belum mendapatkan pemberitahuan resmi mengenai penyebab kejadian," ujarnya.

Benny mengatakan Garuda Indonesia terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dalam mendukung proses investigasi. Ia mengatakan, jika investigasi rampung dan ditemukan penyebab insiden tersebut, Garuda Indonesia siap menerima sanksi yang diberikan.

Menurut Benny, sesuai dengan standar prosedur keselamatan dan keamanan penerbangan, Garuda Indonesia secara otomatis melakukan investigasi internal yang melibatkan unit-unit kerja di bidang keamanan, keselamatan, dan pelayanan penerbangan. Manajemen juga tidak mengeluarkan izin terbang kepada awak kokpit pesawat yang terlibat insiden untuk kepentingan investigasi. "Selain itu, dikeluarkan arahan khusus kepada semua pilot Garuda Indonesia untuk meningkatkan awareness dalam keamanan dan keselamatan penerbangan," katanya.

Benny menyebut, Garuda Indonesia saat ini melayani sepuluh penerbangan Jakarta–Yogyakarta pulang-pergi setiap harinya. Sedangkan yang hanya dikenakan sanksi pembekuan sementara adalah salah satu saja dari frekuensi penerbangan tersebut, yakni penerbangan GA-258. Sementara penerbangan lain tetap dilayani dengan normal seperti biasa.

"Manajemen Garuda Indonesia akan bekerja sama dengan pihak regulator dan menerima sanksi tersebut begitu mendapatkan surat resmi dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI," ujar Benny. Ia memahami maksud dan tujuan pemberian sanksi sebagai upaya menciptakan iklim industri penerbangan yang sehat, aman, dan kondusif bagi pertumbuhan transportasi udara ke depannya.

MAYA AYU PUSPITASARI