TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah sedang mengupayakan beberapa pilihan untuk memenuhi pendanaan pembangunan proyek kereta api ringan (light rapid transit/LRT) agar dapat berjalan dan rampung sesuai dengan target yang ditentukan. Dari sisi keuangan negara, pemerintah telah menyiapkan beberapa pilihan pembiayaan agar pembangunan proyek itu bisa kembali dilaksanakan.

Opsi itu antara lain konsorsium bisa didukung dari penjaminan pemerintah, tambahan injeksi modal kepada konsorsium PT Adhi Karya (Persero) Tbk sehingga perusahaan bisa melakukan penyelesaiannya, dan public service obligation (PSO). “Nanti juga dalam bentuk PSO, yaitu jaminan pemerintah untuk pengembalian dana investasinya,” ucap Sri Mulyani di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2017.

Baca: Kepentok Biaya, Ini Kondisi Terakhir Proyek LRT

Hari ini, semua stakeholder (pemegang kepentingan) terkait dengan proyek LRT menghadiri rapat di Kementerian Koordinator Kemaritiman, di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta staf kepresidenan. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menuturkan opsi tersebut juga dapat dikombinasikan, sehingga proyek LRT bisa ditargetkan selesai pada kuartal pertama 2019. “Jadi kami cari cara supaya pendanaan dari PSO berjalan, dari penjaminan juga berjalan, kemudian lebih fleksibel kepada investor. Jadi Adhi Karya itu tak hanya sebagai kontraktor, tapi juga investor,” ujar Luhut.

Proyek LRT dibangun di Jakarta dan Palembang. Proyek tersebut diharapkan dapat beroperasi pada 2018 bersamaan dengan diselenggarakannya pesta olahraga Asian Games 2018 yang diselenggarakan di dua lokasi tersebut. Proyek LRT di Palembang, Sumatera Selatan, nilainya sekitar Rp 12 triliun. Luhut menuturkan, sejauh ini, proyek LRT Palembang tidak menemui kendala.

Baca: Pemerintah Putar Otak Cari Pembiayaan LRT

Sementara itu, proyek LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) pembangunannya masih terkendala terkait dengan pendanaan dari pemerintah. Menurut Luhut, proyek LRT Jabodebek belum ada perubahan penambahan biaya, sehingga nilai investasinya masih berkisar Rp 23 triliun. “Kalau LRT Palembang, sudah tidak ada masalah. Tinggal kami selesaikan LRT di Jabodebek. Penambahan biaya belum, masih berkisar Rp 23 triliun,” katanya.

Pembangunan LRT di Jakarta dibagi menjadi dua tahap dengan masing-masing tahapan terdiri atas tiga lintas pelayanan. Tahap pertama meliputi lintas layanan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas. Adapun tahap dua meliputi lintas layanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.

DESTRIANITA