TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria & Tata Ruang menargetkan seluruh tanah di Indonesia terdata dan tersertifikasi pada 2025. Hingga sejauh ini, Kementerian ATR mencatat baru sekitar 40% tanah yang telah tersertifikasi.
Menteri Agraria & Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan tanah selama ini kurang mendapat perhatian sehingga pemerintah akan fokus untuk mendata dan mensertifikasi tanah.
"Banyak masalah tumpang tindih karena selama ini sertifikasinya secara sporadis. Ini akan kami bereskan, 2025 kami targetkan 100% terdata dan tersertifikat," ujarnya saat berkunjung ke Redaksi Bisnis Indonesia, Kamis (2 Februari 2017).
Sofyan mengatakan pemerintah akan meningkatkan sertifikasi secara bertahap. Pada tahun ini Kementerian ATR menargetkan dapat memberikan 5 juta sertifikat, kemudian naik menjadi 7 juta sertifikat pada 2018.
"Naik secara bertahap, 2019 sertifikasi 9 juta, kemudian 10 juta sehingga semua terdaftar dan tersertifikat," tambahnya.
Salah satu cara yang dilakukan oleh Kementerian ATR, jelas Sofyan ialah dengan cara melakukan sertifikasi masal suatu wilayah sehingga tidak ada tanah yang luput dari sertifikasi.
"Datang ke desa dan komunikasi, sehingga tidak ada satu tanah yang absen, sengketa tanah akan hilang," tambahnya.
