TEMPO Interaktif, Singapura:Dana Moneter Internasional (IMF) menyambut baik langkah-langkah kebijakan moneter yang ditempuh pemerintah Indonesia. Menurut lembaga kreditor internasional ini, kebijakan yang dijalankan berhasil menekan laju inflasi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. "Indonesia telah menunjukkan kinerja yang baik," kata Direktur Pelaksana IMF Rodrigo de Rato di sela pertemuan tahunan IMF-Bank dunia di Suntec, Singapura, kemarin. "Apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat dalam memperbaiki kondisi perekonomian," ujarnya lebih lanjut. Namun, dia enggan mengomentari rencana pemerintah yang ingin mempercepat pelunasan cicilan utang kepada lembaga itu. "Masalahnya lebih dari itu," katanya, singkat. Pemerintah berencana melunasi sisa utang sekitar US$ 3,8 miliar pada akhir tahun ini, dengan asumsi cadangan devisa aman. Pertengahan tahun ini, pemerintah sudah membayar US$ 3,7 miliar. Perwakilan IMF di Indonesia justru menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru melunasi utang tersebut. Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz dalam kesempatan terpisah menyatakan, tak akan mentolerir kasus-kasus korupsi bantuan proyek dari Bank Dunia kepada negara berkembang. "Kami tidak bisa menutup mata atas hal itu," katanya. Dia pun berjanji akan mengawasi setiap aliran dana bantuan tersebut, dengan melibatkan peran masyarakat sipil.Wolfowitz mengatakan, kasus korupsi merupakan salah satu penghalang perbaikan negara berkembang dan pengentasan kemiskinan. Malah, korupsi dapat membuat suatu negara bertambah miskin. "Kami tidak ingin membuang uang dengan percuma kalau hanya dikorupsi nantinya," tuturnya. Bekas duta besar Amerika Serikat di Indonesia ini menekankan, pemberantasan korupsi jadi salah stau agenda Bank Dunia. Pasalnya, korupsi sudah dinilai kronis.Menurut Wolfowitz, kini semua orang di dunia termasuk Indonesia mengetahui bahwa untuk mencapai kemakmuran, butuh pemberantasan korupsi. "Uang adalah kebutuhan, modal dibutuhkan, tapi yang lebih penting lagi adalah meletakkannya di tempat yang benar," ujarnya. Pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang mencapai puncaknya pekan depan diwarnai dengan aksi boikot sejumlah lembaga sosial dan masyarakat sipil. Alasan pemboikotan itu dipicu oleh tindakan pemerintahSingapura yang mencekal dan menahan dua aktivis lembaga swadaya masyarakat manusia asal Filipina dan India saat hendak menghadiripertemuan tersebut. "Kami tidak bisa menerima perlakuan ini," kata Akanksha Marphatia, aktivis ActionAid International.Oxfam International, sebuah lembaga sosial asal Inggris, menilai IMF perlu melakukan perubahan yang lebih radikal. Pemberian kuota haksuara dan peran yang lebih besar kepada Cina, Korea, Meksiko, dan Turki dianggap belum ada artinya bagi perubahan lembaga itu. "Itu hanya sedikit mengubah wajah IMF," kata penasehat kebijakan Oxfam, Max Lawson. YURA SYAHRUL (SINGAPURA)