Dirut BPJSTenaga Kerja, Agus Susanto dan Ketua Umum KADIN, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani dalam penandatanganan nota kesepahaman Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan KADIN di Menara KADIN Jakarta, 17 Oktober 2016. TEMPO/Maria Fransisca ( magang )
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengantisipasi sejumlah tantangan yang kemungkinan disebabkan oleh bonus demografi. Salah satunya adalah tambahan beban yang harus ditanggung oleh BPJS di kemudian hari, jika dana tak dikelola dengan baik.
"Ini bisa jadi ancaman karena semakin hari akan semakin sedikit orang yang membayar iuran," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, dalam Seminar Indonesia Economic Outlook, di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2017.
Agus mengatakan tantangan yang pertama dari bonus demografi adalah peningkatan jumlah tenaga kerja. "Jadi pada 2040 nanti orang yang pensiun akan lebih banyak dan orang yang iuran lebih sedikit. Ini yang bahaya," katanya.
Meskipun demikian, bonus demografi secara umum memberikan dampak positif untuk perkembangan ekonomi, karena pembangunan didominasi oleh penduduk usia produktif. Agus menjelaskan saat ini struktur tenaga kerja di Indonesia juga belum cukup memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan standar kewajiban belajar 12 tahun.
"Kebanyakan masih yang lulusan sekolah dasar, ada sekitar 43 juta tenaga kerja yang lulusan SD dari total seluruh tenaga kerja yang ada," ucap dia.
Total tenaga kerja di Indonesia saat ini mencapai 120 juta orang. Dengan karakteristik lulusan SMP sebanyak 18 juta orang, lulusan SMA sebanyak 16 juta, dan lulusan sarjana sebanyak 6 juta. "Sisanya lulusan SD ke bawah," ujarnya.
Agus menambahkan golongan tenaga kerja berpendidikan rendah itu perlu mendapat perhatian lebih agar keahlian yang dimiliki dapat berkembang. "Seperti memberikan kredit usaha dari perbankan untuk mereka."
Kemudian, komposisi kelompok pekerja informal juga mulai berubah seiring dengan masuknya mereka ke sektor formal. Hal itu seiring dengan semakin gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia. "Jadi banyak masyarakat pedesaan pindah ke perkotaan, ini tantangan," ucapnya.
Karakteristik yang berubah itu kata Agus membuat lembaganya mengevaluasi dan meninjau kembali strategi yang diterapkan dalam pengelolaan dana jaminan sosial. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana hingga Rp260 triliun.
