Indonesia Eximbank Siap Salurkan Kredit Usaha Rakyat
Editor
Rully Widayati
Senin, 30 Januari 2017 23:04 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank siap menyalurkan kredit usaha rakyat apabila diberi tugas oleh negara. Fokus pengucuran kredit tetap akan menyasar ke industri kecil dan menengah berorientasi ekspor.
Managing Director LPEI atau Indonesia Eximbank Indra Wijaya Supriadi mengatakan Otoritas Jasa Keuangan telah memberi sinyal untuk LPEI menjalankan penyaluran KUR ke IKM berorientasi ekspor guna makin menambah pundi-pundi devisa. Namun, saat ini usulan dari OJK masih menunggu pembahasan dari pemerintah.
"Kami menunggu, tapi kami siap untuk dialog jika memang dibutuhkan nanti bagaimana cara penyaluran, kami bisa presentasikan," katanya usai menghadiri peluncuran Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) di Boyolali, Jawa Tengah, Senin (30 Januari 2017).
Dia merencanakan eksekusi pemberian KUR pada tahun pertama akan disalurkan dana sebesar Rp500 miliar-Rp1 triliun kepada IKM berorientasi ekspor. Dia berharap tahun ini pelibatan Indonesia Eximbank dalam mengucurkan KUR dapat diputuskan oleh pemerintah.
"Dengan adanya KUR ini akan menurunkan suku bunga yang mereka harus bayar. Jadi kami enggak usah cari yang baru, yang lama saja yang tadinya pembiayaan dua digit sekarang jadi satu digit," ucapnya.
Pada peluncuran KITE IKM, Indonesia Eximbank dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan sinergitas untuk mendorong IKM makin kompetitif ketika bersaing melawan pesaing yang sekelas di pasar ekspor.
Dalam hal ini, DJBC memberikan insentif fiskal berupa Pembebasan Bea Masuk serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM (Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah) atas impor bahan baku yang diperlukan IKME dan memberikan kemudahan prosedur dalam pelaksanaan realisasi ekspor.
Indonesia Eximbank memberikan Persetujuan Prinsip atas pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada para pelaku IKM penerima fasilitas KITE yang disampaikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan serta beberapa kementerian terkait.
