TEMPO.CO, PADANG — Proyek jalan tol penghubung jalur utama Trans-Sumatra ruas Padang—Pekanbaru segera dimulai melalui pinjaman Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebesar US$ 400 juta. Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan seluruh persyaratan untuk pembangunan jalan bebas hambatan yang menghubungkan jalur Barat dan Timur Sumatera itu.

“Sebagian syarat yang diperlukan seperti trase, analisis mengenai dampak lingkungan, dan detail engineering design sudah ada,” ujarnya, akhir pekan lalu di Padang. Dia mengakui, pembangunan jalan tol sepanjang 240 kilometer itu sempat tidak memiliki kejelasan karena tidak adanya investor yang mampu berinvestasi di rute tersebut.

2016, Angkasa Pura II Bukukan Pendapatan Rp 6,65 Triliun

Padahal, jalan penghubung Sumbar—Riau dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas kedua daerah, sekaligus menjadi penghubung antara jalur Timur Sumatera yang menjadi rute utama Trans-Sumatera dengan wilayah barat. Irwan mengungkapkan, hasil kesepakatan pemerintah dengan BUMN, PT Hutama Karya yang ditunjuk sebagai pelaksana menargetkan pembangunan jalan tol itu bisa tuntas pada 2024.

Baca : Ini Cara Pekerja Nonformal Ajukan KPR Bersubsidi

Asisten II Setprov Sumbar Syafruddin menyebutkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mempercepat penyelesaian persyaratan agar pinjaman pemerintah dari AIIB bisa segera dicairkan untuk pembangunan itu. “Jalur ini sudah lama disiapkan, tetapi karena wilayahnya yang sulit tidak ada investor yang sanggup,” katanya kepada Bisnis, Minggu, 29 Januari 2017. Beberapa ruas diambil alih pemerintah yang dimasukkan dalam rencana pembangunan proyek strategis nasional dengan pembiayaan melalui pinjaman.

Baca : Kejaksaan Periksa Wakil Dirut Pertamina Hari Ini

Pembangunan tahap pertama akan dimulai dari Padang—Sicincin sepanjang 27 km dan Pekanbaru—Kampar sepanjang 17 km. Pemerintah Provinsi Sumatea Barat mengklaim, untuk ruas Padang—Sicincin sudah dilakukan pembebasan lahan 17 km dari Duku ke Sicincin (Kab. Padang Pariaman), bahkan sudah dilakukan pengerasan, termasuk pembangunan empat jembatan penghubung.

Ruas itu hanya perlu pembebasan lahan untuk perluasan lebar jalan dari 36 meter menjadi 60 meter. Sisanya pembebasan dari jalur By Pass Padang hingga Duku sepanjang 10 km.

Syafruddin menyebutkan, pembebasan lahan dianggarkan melalui APBN, tetapi masih menunggu keluarnya peraturan Presiden sebagai payung hukum dari pemerintah. “Perpres itu targetnya dikeluarkan Februari, yang intinya menyatakan bahwa jalan tol Padang—Pekanbaru merupakan jalan strategis nasional," kata dia.

Baca : Begini Cara GO-JEK Manfaatkan Ceruk Cuan Belanja Online

Untuk mempercepat pembebasan lahan, pemda juga diminta agar meningkatkan komitmen dan bergerak cepat sehingga pembangunan jalan tol itu bisa terealisasi. Pemda tersebut ialah Pemkot Padang, Pemkab Padang Pariaman, Pemkab Agam, Pemkab Tanah Datar, dan Pemkab Limapuluh Kota yang akan dilewati jalur tol tersebut.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra menyebutkan pembangunan tol Padang—Pekanbaru terbilang mahal dan tidak mungkin dikerjakan secara komersial. “Pengerjaannya tidak mungkin komersial, karena IRR -nya enggak cocok,” ujarnya.

Menurutnya, volume kendaraan yang bakal melewati jalan itu terbilang rendah dibandingkan dengan tol-tol di Jawa, sedangkan untuk pembangunan akan menelan biaya mahal karena sulitnya medan, terutama di wilayah Sumatera Barat.

BISNIS.COM