TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan fokus dalam pembahasan kerjasama perdagangan bebas Kemitraan Ekonomi Regional Komprehensif (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP). Keputusan tersebut diambil menyusul pembatalan keikutsertaan Amerika Serikat dalam Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) oleh Presiden AS ke-45 yang baru saja dilantik, Donald J. Trump.
Deputi Koordinasi Bidang Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, menyatakan selain akan fokus pada pembahasan RCEP, pemerintah juga akan memusatkan perhatian dalam pembahasan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) dengan Uni Eropa.
Baca : Hadang Donald Trump, Sri Mulyani Andalkan Pertumbuhan Kredit
"Negara-negara yang ikut dalam TPP juga termasuk dalam RCEP. Tapi cakupan RCEP memang di bawah TPP. Barangkali, Indonesia lebih cocok di RCEP dulu dibandingkan di TPP," kata Rizal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, 27 Januari 2017.
Menurut Rizal, kajian pemerintah mengenai TPP akan menjadi pedoman bagi Indonesia untuk bersikap dalam pembahasan RCEP dan CEPA. "Kita punya kajian jika Indonesia masuk TPP. Kajian itu berisi hal-hal yang harus kita siapkan untuk masuk TPP. Karena TPP belum, kajian tersebut bisa jadi referensi untuk perjanjian lainnya," ujarnya.
Selain itu, Rizal menuturkan, pemerintah juga akan memperkuat kerjasama bilateral dengan negara-negara lain. Saat ini, untuk meningkatkan ekspor pemerintah sedang mengkaji pasar non tradisional, seperti Iran, Nigeria, Afrika Selatan, dan Maroko. "Untuk Iran, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus. Jadi, tidak hanya terpaku di satu forum."
Baca : Ekspor Kayu Diprediksi Tumbuh hingga 10 Persen
Presiden Trump merealisasikan janjinya pada masa kampanye dengan menandatangani perintah tertulis kepada kabinetnya untuk menarik diri dari TPP. “Kami telah melakukan hal besar untuk para pekerja Amerika,” ujar Trump usai penandatanganan surat perintah itu pada 24 Januari 2017 lalu.
Untuk diketahui, RCEP beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara dan enam negara yang saat ini sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas dnegan ASEAN. AS tidak masuk dalam RCEP, namun Jepang dan Australia yang juga masuk dalam anggota TPP juga merupakan anggota RCEP. Jika perjanjiaan RCEP disetujui semua anggota, maka akan menciptakan zona perdagangan bebas terbesar di dunia.
Secara rinci negara-negara anggota RCEP adalah Korea Selatan, Jepang, Cina, India, Vietnam, Laos, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Myanmar, Kamboja, Malaysia, Singapura, Australia, dan Selandia Baru.
Baca : Ini Daftar Lengkap Perusahaan Donald Trump di Indonesia
Negara-negara yang tergabung dalam RCEP merepresentasi 46 persen dari total populasi dunia atau menyumbang 24 persen terhadap total produk domestik bruto global. Namun perjanjian ini dinilai minim perlindungan terhadap tenaga kerja, hak asasi manusia dan lingkungan hidup.
Adapun TPP sebelumnya beranggotakan 12 negara, sebelum AS mengundurkan diri. Kini keanggotaan TPP tinggal 11 negara, yakni Kanada, Meksiko, Peru, Chile, Vietnam, Myanmar, Singapura, Malaysia, Jepang, Australia serta Selandia Baru.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Berita terkait
Hadir di Forum ASEAN, China Sepakati Panduan soal Laut China Selatan hingga Dorong Dialog Perdagangan Bebas Kawasan
14 Juli 2023
ASEAN dan China sepakati panduan mempercepat perundingan tata perilaku Laut China Selatan dan dorong pembicaraan soal perdagangan bebas kawasan
Baca SelengkapnyaCina dan ASEAN Dorong Dialog Kawasan Perdagangan Bebas
13 Juli 2023
Cina dan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mendorong pembicaraan tentang versi ketiga dari perjanjian perdagangan bebas pada pertemuan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaRusia Kemungkinan Sepakati Pakta Perdagangan Bebas dengan Iran, Akhir Tahun
19 Juni 2023
Meski secara militer kerja sama Rusia dan Iran telah terjalin erat, hubungan ekonomi kedua negara ternyata masih tergolong rendah.
Baca SelengkapnyaKebijakan Satu Peta Perbaiki Tata Kelola Geospasial
22 Maret 2023
Satu Peta telah untuk perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah.
Baca SelengkapnyaKUR Festival agar Pemuda Semangat Berwirausaha
22 Maret 2023
Pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR sehingga usahanya cepat naik kelas.
Baca SelengkapnyaIndonesia Dorong Kawasan ASEAN Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Dunia
16 Maret 2023
Kawasan ASEAN mempunyai modal cukup mumpuni untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan PDB mencapai US$ 3,36 triliun.
Baca SelengkapnyaPemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework
16 Maret 2023
Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret.
Baca SelengkapnyaBPKP Bakal Audit Realisasi Penyaluran KUR
13 Januari 2023
BPKP mengaudit pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR). Penyaluran KUR terus meningkat dalam lima tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga Dampingi Jokowi di KTT Peringatan 45 Tahun ASEAN-Uni Eropa
15 Desember 2022
Jokowi menegaskan kemitraan ASEAN dan Uni Eropa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.
Baca SelengkapnyaPeternak Demo di Depan Kantor Airlangga, Mengaku Berdarah-darah karena Harga Ayam Rendah
13 Desember 2022
Peternak mengaku sudah 12 tahun berdarah-darah karena harga ayam rendah. Mereka menyebut tak ada perlindungan dari pemerintah.
Baca Selengkapnya