Menteri Susi Janji Berantas Kejahatan HAM pada ABK

Reporter

Editor

Abdul Malik

Selasa, 24 Januari 2017 13:57 WIB

Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat memaparkan hasil perkembangan sidak di Benoa, Bali terkait penanganan kasus tindak pidana perikanan dan perbaikan tata kelola pasca sidak di gedung Mina Bahari, Jakarta Pusat, 8 November 2016. Tempo/Richard Andika Sasamu

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kejahatan hak asasi manusia yang menimpa anak buah kapal (ABK) Indonesia harus diselesaikan. Dia menambahkan karena sudah banyak bukti nasib buruk ABK Indonesia.

"Contoh terbaru yang telah diangkat Tempo dan kunjungan Bpak Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Hawaii," kata Susi saat ditemui di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa 24 Januari 2016.

Susi menuturkan beberapa waktu lalu, Kalla mengunjungi Hawaii, dan bertemu dengan beberapa ABK kapal asal Indonesia yang tidak bisa keluar dari kapal. "Mereka tidak bisa ke daratan, karena mereka ilegal."

Baca : Pemerintah Buka Lelang Internasional Pelabuhan Patimban

Susi mengungkapkan bagaimana bisa anak Indonesia bekerja di atas kapal di Hawaii, tapi ke darat pun tidak bisa. Sehingga selama masa bekerjanya di atas kapal, mereka hanya berada di atas kapal. "Bayangkan fasilitas hidupnya, minum air dibatasi, mandi dibatasi."

Bagi Susi, dari kasus-kasus tersebut harusnya bisa membuka mata atas kejahatan pelanggaran HAM yang menimpa ABK. Susi berharap cara penyelesaian kasus Benjina, yang melibatkan banyak pihak, bisa diterapkan kembali di kasus-kasus pelanggaran HAM di sektor perikanan lainnya.

Susi menjelaskan Indonesia adalah pemasok terbesar untuk ABK, baik untuk kapal ikan ataupun kapal kargo. Dia menyadari kalau tidak bisa bekerja sendiri mengatasi ini, utamanya jika yang berada di luar lingkungan laut Indonesia. "Semua negara membantu, Australia, Amerika Serikat, ini isu besar."

Baca : Kilang-kilang Pertamina Mana Saja yang Berhenti Beroperasi?

Dari data yang dimiliki oleh International Organization for Migration, selama 2012-2015 pemerintah telah membantu 2.368 nelayan Indonesia, yang mengalami kejahatan terkait illegal unreported, unregistered fishing di luar negeri.

Angka 2.368 orang nelayan, di antaranya merupakan korban perdagangan manusia yaitu sebanyak 287 kasus. Mereka diperdagangkan ke wilayah seperti Asia Timur dan Asia Tenggara, Afrika Selatan, Timur Tengah, Oceania, Eropa Tengah dan Timur, dan Amerika Selatan.

DIKO OKTARA

Berita terkait

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

4 jam lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

11 jam lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

3 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

11 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

21 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

22 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

34 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

35 hari lalu

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

35 hari lalu

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

41 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya