TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku usaha dan pemerintah dinilai perlu mewaspadai kebijakan restriktif dalam bentuk nontarif yang akan diberlakukan bagi komoditas minyak sawit Indonesia. Hal ini terutama seusai dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan, beberapa produk ekspor Indonesia yang memiliki subsitusi impor di AS seperti minyak sawit terancam dikenakan kebijakan restriktif. “Hambatan nontarif di AS justru sangat banyak dan bervariasi,” kata Faisal dalam keterangan resmi, Sabtu, 21 Januari 2017.

Berdasarkan laporan World Trade Organization (WTO), saat ini AS memiliki hambatan nontarif sebanyak 4.780. Sementara itu, Indonesia hanya memiliki 272 hambatan nontarif.

Data Kementerian Perdagangan mencatat pada 2016 volume ekspor sawit Indonesia 25,7 juta ton atau turun 2 persen. Sebanyak 75,6 persen di antaranya produk sawit ekspor merupakan produk hilir. Penurunan terjadi akibat penggunaan biodiesel di dalam negeri sebanyak 2,5 juta kiloliter.

Pada sisi lain, Faisal menilai pemerintah AS akan tetap mengimpor barang-barang dari Indonesia. Akan tetapi, dia meminta para pelaku usaha mewaspadai negara-negara tetangga Indonesia yang juga pesaing dalam merebut pasar tersebut. “Kita perlu waspada dengan pergerakan Vietnam dan Bangladesh yang terus menyaingi jumlah ekspor ke Amerika Serikat,” ujarnya.

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit sebelumnya mengklaim, selama 2016, Indonesia menjadi negara dengan total ekspor palm oil atau minyak sawit terbesar di dunia atau disebut global market leader.

Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Khrisnamurthi menjelaskan, pada 2016, volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), palm kernel oil (PKO), dan turunannya mencapai 25,7 juta ton. Jumlah ini mengalami penurunan sekitar 2 persen dibanding 2015 yang mencapai 26,2 juta ton.

"Namun nilai ekspor sawit 2016 mencapai US$ 17,8 miliar atau sekitar Rp 240 triliun, naik 8 persen dibanding 2015 yang mencapai US$ 16,5 atau sekitar Rp 220 triliun," kata Bayu di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa, 10 Januari 2017.

BISNIS.COM | RICHARD ANDIKA | NN