TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, diminta memberikan penjelasan oleh Komisi Keuangan DPR terkait pemutusan kerjasama dengan JPMorgan Chase & Co dalam rapat kerja hari ini. Dia bercerita, dalam rangka penerbitan surat utang negara (SUN), pemerintah bekerjasama dengan berbagai lembaga keuangan, salah satunya JPMorgan.

"Kerjasama ini, terutama bagi dealer utama, memfasilitasi hubungan yang saling menguntungkan agar saat penerbitan surat utang, pemerintah mendapatkan tawaran yang terbaik, baik dari sisi harga, yield, dan maturity sehingga kita punya profil risiko yang paling kecil," kata Sri Mulyani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 18 Januari 2017.

Kerjasama itu, menurut Sri Mulyani, juga diharapkan menciptakan kepercayaan bagi pembeli SUN. Karena itu, pemerintah ingin para dealer ikut menjaga kepercayaan itu. "Berbagai asesmen seharusnya mencerminkan itu. Kami menganggap, JPMorgan melakukan asesmen saat situasi tidak pasti dengan terpilihnya Presiden Amerika Serikat, Donald Trump."

Baca : JP Morgan Naikkan Rating Saham Indonesia, Sri Mulyani: Bagus

Pada November lalu, JPMorgan Chase & Co menurunkan rating Indonesia menjadi underweight dari sebelumnya overweight. Pemerintah pun memutuskan kerjasama dengan JPMorgan. Kementerian menilai analisis JPMorgan yang menurunkan rating Indonesia itu berpotensi mengganggu stabilitas keuangan nasional.

Dengan pemutusan kerjasama tersebut, pemerintah tidak lagi menerima setoran negara dari pihak mana pun melalui cabang JPMorgan di Indonesia per 1 Januari 2017. Namun, pada 16 Januari lalu, JPMorgan kembali mengeluarkan rating Indonesia, yakni naik menjadi neutral dari sebelumnya underweight.

Menurut Sri Mulyani, selain memutus kerjasama dengan JPMorgan, Peraturan Menteri Keuangan tentang dealer utama SUN direvisi. Revisi tersebut menegaskan kepada para dealer agar kerjasama dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik. "Kami ingin mereka mendukung kebutuhan pemerintah," tuturnya.

Baca : Buntut JP Morgan, Menkeu Perketat Syarat Diler Utama SUN

Selain itu, Sri Mulyani juga mengatakan, pemerintah berkewajiban untuk menjaga situasi dan rasionalitas pemegang SUN di saat ekonomi bergejolak akibat pemilihan presiden AS. "Kemarin kami sampaikan beberapa tindakan kepada JPMorgan agar mereka menjadi partner yang reliable," kata Sri Mulyani.

ANGELINA ANJAR SAWITRI