Tim Reformasi Diminta Tentukan Jumlah Basis Pajak

Reporter

Senin, 16 Januari 2017 22:01 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan paparan mengenai program tax amnesty kepada para pemuka agama di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta tim reformasi pajak untuk melihat jumlah basis pajak sebenarnya yang bisa dipungut dalam rangka memenuhi target penerimaan pajak pada 2017. Dari nilai produk domestik bruto, yakni sekitar Rp 13 ribu triliun, Sri Mulyani menginstruksikan agar tim reformasi memilah-milahnya.

"Berapa yang sudah dibersihkan dari penghasilan tak kena pajak, berapa yang mendapatkan fasilitas tidak dipajaki, berapa PPN yang tidak harus dibayar, berapa PPh yang harus difinalkan. Kita lihat berapa yang betul-betul taxable," kata Sri Mulyani di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin, 16 Januari 2017.

Baca Juga: Bentuk Tim Reformasi Pajak, Ini Harapan Sri Mulyani

Selain itu, untuk mengejar target penerimaan pajak, Sri Mulyani juga ingin Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan kemampuan untuk mengejar perpajakan sesuai dengan basis pajak yang telah ditentukan. "Juga dari sisi data, itu reliable atau tidak. Dan apakah kegiatan ekonomi itu ada di sini yang bisa kita kejar untuk bisa membayar pajak," ujarnya.

Sri Mulyani mengakui, tax ratio sebesar 11 persen itu sangat kecil. "Berarti, kalau bicara tentang potensi, pasti ada," katanya. "Sekarang, apakah kita tidak mampu melihat itu atau apakah kita tidak mampu mengumpulkan itu? Ini yang sekarang dilakukan oleh seluruh tim reformasi pajak kami."

Baca: Ke Luar Bandara Bawa Rp 100 Juta? Begini Cara Melapornya

Saat ini, menurut Sri Mulyani, tingkat kepatuhan wajib pajak sudah mulai meningkat. Hal itu juga akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. "Kalau kita lihat penerimaan dari periode pertama (amnesti pajak) kan justru dari mereka yang sudah punya SPT tapi selama ini mungkin mereka tidak menyampaikan secara penuh," Sri Mulyani berujar.

Dengan adanya ketimpangan yang sangat tinggi di Indonesia, menurut Sri Mulyani, naiknya tingkat kepatuhan wajib pajak besar akan berpengaruh positif. "Sebetulnya, 1-5 persen dari mereka yang sangat memiliki kapasitas itu, kalau kepatuhannya cukup tinggi, dia akan memberikan kontribusi yang cukup bagus bagi penerimaan pajak kita."

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

3 jam lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

17 jam lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

2 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

2 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

2 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

2 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya