Spekulan Raup Untung Dari Pedasnya Harga Cabai

Reporter

Minggu, 8 Januari 2017 23:21 WIB

Petani menunjukkan cabai rawit yang rusak di Desa Montok, Larangan, Pamekasan, Jawa Timur, 6 Januari 2017. Dalam sepekan terakhir harga cabai rawit di Madura naik dari Rp80.000 per kg menjadi Rp100.000 per kg karena sebagian besar tanaman tersebut gagal panen akibat faktor cuaca. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Sukabumi - Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan KUKM Kabupaten Sukabumi Asep Japar mengatakan tingginya harga cabai disebabkan rantai perdagangan atau tata niaga yang panjang.

"Harga di tingkat konsumen terakhir atau pasar jauh lebih mahal dibanding dari petani. Sebab, alur distribusinya panjang karena dari petani tidak langsung ke pasar, tapi dikuasai dulu oleh pengepul, distributor, bahkan spekulan pun ikut bermain," katanya di Sukabumi, Minggu, 8 Januari 2017.

Menurutnya, harga cabai diperparah dengan rendahnya produksi di tingkat petani karena gagal panen akibat cuaca buruk serta panen yang tidak maksimal. Kondisi itu membuat harga cabai sudah naik di tingkat petani.

Baca: Inflasi 2017, BI: Antisipasi Harga Pangan Bergejolak

Selain itu, kebutuhan cabai yang tinggi di masyarakat, sering dimanfaatkan para spekulan yang biasanya memainkan harga di tingkat pasar. Bahkan, Asep menduga, ada yang berani menyendat alur distribusi yang berimbas harga di tingkat konsumen terakhir, masyarakat, semakin tinggi.

Alur distribusi yang panjang membuat keberadaan spekulan sulit terungkap dan pemerintah pun sulit membongkar kasus mafia harga kebutuhan masyarakat. Walaupun demikian, pemerintah selalu berupaya memberantas para spekulan yang berlaku curang ini.

Bahkan, dari pantauan Asep, harga hasil pertanian lebih mahal dua kali lipat jika dibandingkan dengan harga di pasaran.

Baca: Temuan Pemerintah, Bakteri Ini Terkandung di Benih Cabai

"Jika rantai tata niaganya dipangkas atau dari petani langsung ke pasar, diyakini harga tetap stabil, dan jika ada kenaikan pun, tidak akan signifikan," katanya.

Sementara Kepala Bidang Perdagangan Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Sukabumi Wahyu Setiawan mengatakan pihaknya tidak bisa mengintervensi harga cabai karena komoditas ini bukan merupakan kebutuhan utama masyarakat.

Berbeda dengan barang kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras dan daging, pemerintah bisa melakukan intervensi melalui Perum Bulog untuk melakukan operasi pasar.

"Dengan pemerintah yang tidak bisa mengintervensi harga, ditambah alur tata niaga yang panjang, dipastikan harga di tingkat konsumen terakhir akan bertambah tinggi," katanya.

Untuk harga cabai rawit merah saat ini dijual di tingkat pengecer rata-rata Rp 90 ribu per kilogram. Kenaikan ini cukup cepat, bahkan hanya dalam sepekan. Padahal, untuk harga normal, komoditas ini tidak lebih dari Rp 30 ribu.

ANTARA

Berita terkait

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

7 jam lalu

Sempat Meroket Tajam, Harga Bawang Merah Berangsur Turun di Sejumlah Daerah, Ini Fakta-faktanya

Harga bawang merah mulai mengalami penurunan di sejumlah daerah.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

1 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)

Baca Selengkapnya

150 Pelajar di Kabupaten Sukabumi Mendapatkan Beasiswa

5 hari lalu

150 Pelajar di Kabupaten Sukabumi Mendapatkan Beasiswa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi memberikan beasiswa kepada 150 pelajar terbaik dari berbagai daerah di wilayahnya.

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

5 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Wakil Bupati Ingin Wujudkan Sukabumi Bebas Korupsi

6 hari lalu

Wakil Bupati Ingin Wujudkan Sukabumi Bebas Korupsi

Wakil Bupati Sukabumi H Iyos Somantri mengikuti Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, Diseminasi MCP tahun 2024 dan tindaklanjut rekomendasi hasil survei penilaian integritas (SPI) tahun 2023 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara Virtual dari Pendopo, pada Selasa, 23 April 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sukabumi Sosialisasikan Peraturan untuk Kembangkan Potensi Daerah

6 hari lalu

Bupati Sukabumi Sosialisasikan Peraturan untuk Kembangkan Potensi Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi mensosialisasikan Peraturan Bupati (Perbup) nomor 13 tahun 2024 tentang Tata Kelola Inovasi Daerah kepada sejumlah perangkat daerah dan kecamatan, di Hotel Augusta Cikukulu, pada Selasa, 23 April 2024.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

7 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

7 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

8 hari lalu

Sekda Pemkab Sukabumi Dorong Efektifitas Pengelolaan APBN

Ade Suryaman, menghadiri acara penting terkait penyaluran TKD dan pemberian penghargaan kinerja di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sukabumi pada Senin, 22 April 2024.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

8 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya