Harga Cabai Melonjak, Kementrian Pertanian Usulkan Pemetaan

Reporter

Sabtu, 7 Januari 2017 19:08 WIB

Petani memetik cabai rawit matang di sentra pertanian Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 6 Januari 2017. Harga cabai rawit di kebun meroket sampai Rp 65.000 per kg akibat sedikitnya panen dan serangan penyakit patek. Imbasnya harga cabai rawit di pasar di sejumlah daerah naik sampai Rp 120.000 per kg. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Harga cabai melonjak di berbagai daerah. Di Jawa Barat, harga rawit hijau mencapai Rp 80 ribu per kilogram dan rawit merah mencapai Rp 100 ribu per kilogram.

Di Pasar Terong, Makassar, pedagang menjual cabai naik Rp 100 ribu per kilogram karena saat dibeli dari tengkulak harga cabai sudah mahal. Harga cabai bahkan menyentuh Rp 200 ribu per kilogram di Samarinda, Kalimantan Timur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution heran dengan tingginya hargai cabai di Samarinda. Dia menilai harga itu sangat tidak wajar dan tak dapat dibiarkan.

Untuk melakukan upaya-upaya penurunan harga, Darmin menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Tidak ada jalan lain, kalau naik begitu, diusahakan kirim ke sana. Kalau di Samarinda naik, dicari jalannya kirim dari daerah lain karena di daerah lain kan tidak segitu," ujar Darmin di kantornya pada Rabu, 4 Januari 2017.

Baca:


Ketahanan Pangan Indonesia Terus Membaik
Inflasi 2017, BI: Antisipasi Harga Pangan Bergejolak


Bagaimana pandangan dari Kementrian Pertanian ?

"Diperlukan pemetaan pertanian secara nasional untuk mengatasi melonjaknya harga komoditas pangan di musim-musim tertentu," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Muhammad Syakir pada Sabtu 7 Januari 2017.

Syakir menyarankan adanya rencana kemandirian produksi di masing-masing pulau di Indonesia. Balitbang Kementan, katanya, sudah mengembangkan pemetaan itu.

Pemetaan tersebut diperlukan, kata Syakir, misalnya untuk menghadapi musim hujan. Di saat musim hujan, ada daerah-daerah yang terlanda hujan parah dan ada juga yang tidak terlalu parah. "Misalnya di Sulawesi Selatan, di bagian baratnya hujan tapi di bagian timurnya masih agak cerah," ujar Syakir.

Selain itu juga berguna agar pasokan komoditas tidak terlalu membanjiri pasar. Karena kalau harga komoditas tinggi, konsumen dirugikan, namun jika terlalu rendah, maka petani yang dirugikan. "Contohnya cabai, elastisitasnya kan tidak bagus," ucap Syakir.

Syakir menuturkan untuk komoditas cabai harus dipikirkan pola pengelolaan yang optimal. Apa yang dimaksud oleh Syakir dengan ideal adalah barangnya selalu ada di pasar, tetapi tidak merugikan petani dan juga konsumen.

Kemudian pola pengembangan pertanian berupa penyuluhan kepada para petani juga harus dipikirkan. Saat ini penyuluhan dirasakan kurang optimal, Syakir beralasan karena saat ini tenaga penyuluh tidak berada di bawah Kementerian Pertanian, melainkan di dinas-dinas di daerah.

Tenaga penyuluh ini, ucap Syakir, harus diperbanyak untuk bisa membantu para petani mendapatkan hasil yang maksimal. Dia mencontohkan untuk komoditas beras bisa berproduksi dengan baik, karena adanya kerja sama dengan TNI untuk melakukan penyuluhan kepada petani.

DIKO OKTARA

Berita terkait

KPK Periksa Pemilik Suita Travel Telusuri Modus Syahrul Yasin Limpo ke Luar Negeri Seolah Perjalanan Dinas

2 jam lalu

KPK Periksa Pemilik Suita Travel Telusuri Modus Syahrul Yasin Limpo ke Luar Negeri Seolah Perjalanan Dinas

Tim penyidik KPK periksa 4 saksi dari travel dalam kasus TPPU bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya

Usai Jalani Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Serahkan Dihukum Apapun

19 jam lalu

Usai Jalani Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Serahkan Dihukum Apapun

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyerahkan putusan Dewan Pengawas (Dewas) sesuai ketentuan hukum jika terbukti menyalahi wewenang dalam sidang etik.

Baca Selengkapnya

Mentan Minta Madura Kembali Wujudkan Swasembada Pangan

22 jam lalu

Mentan Minta Madura Kembali Wujudkan Swasembada Pangan

Indonesia pernah swasembada pada 2017, 2019, dan 2020. Pertanian di Madura punya potensi besar menjadi lumbung pangan.

Baca Selengkapnya

Mentan Amran Tinjau Pertanaman Padi di Sulawesi Selatan

3 hari lalu

Mentan Amran Tinjau Pertanaman Padi di Sulawesi Selatan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau jalanya pertanaman padi di sejumlah sentra wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Baca Selengkapnya

Aneka Kegiatan dan Kebutuhan Syahrul Yasin Limpo dari Urunan Pegawai Kementan: dari Sapi Kurban, Umrah, hingga Bayar ART

6 hari lalu

Aneka Kegiatan dan Kebutuhan Syahrul Yasin Limpo dari Urunan Pegawai Kementan: dari Sapi Kurban, Umrah, hingga Bayar ART

Persidangan perkara dugaan pemerasan oleh bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di lingkungan Kementan terkuak fakta-fakta baru.

Baca Selengkapnya

Serikat Petani Indonesia Dukung Penuh Pompanisasi

6 hari lalu

Serikat Petani Indonesia Dukung Penuh Pompanisasi

SPI mendorong semua anggota menggunakan fasilitas pompa dalam mengantisipasi musim kering dampak el Nino.

Baca Selengkapnya

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

6 hari lalu

Auditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo

Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Bantah Kesaksian 4 Anak Buah di Kementan: Jangan Bela Saya, Jawab Pakai Hati

6 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Bantah Kesaksian 4 Anak Buah di Kementan: Jangan Bela Saya, Jawab Pakai Hati

Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sempat membantah kesaksian empat mantan anak buahnya di lembaga itu dalam persidangan.

Baca Selengkapnya

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

6 hari lalu

4 Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa Penuhi Permintaan Syahrul Yasin Limpo karena Takut Dipecat

Empat pejabat di Kementerian Pertanian kompak menjawab terpaksa memenuhi permintaan Syahrul Yasin Limpo karena takut dipecat atau dimutasi.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

6 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Disebut Minta Honor Narasumber Rp10 Juta padahal Maksimal Rp4 Juta

Bendahara Dirjen PSP Kementerian Pertanian mengaku diminta menyiapkan Rp10 juta untuk honor Syahrul Yasin Limpo sebagai narasumber

Baca Selengkapnya