Presiden Jokowi meninjau proyek pembangunan Bendungan Kuwil di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 27 Desember 2016. Proyek ditargetkan selesai pada 2019. Foto Aditya Budiman/Tempo.
TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah menyatakan pembangkit listrik panas bumi mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Presiden Joko Widodo mengatakan baru 5 persen listrik yang berasal dari panas bumi dimanfaatkan.
”Potensi pembangkit listrik panas bumi itu 29 ribu megawatt,” katanya saat meresmikan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLPB) di Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa, 27 Desember 2016. Baca:Jokowi: Listrik Mahal karena Banyak Broker
Pemerintah tampaknya tak mau muluk-muluk. Jokowi berharap pada 2025 optimalisasi pembangkit listrik panas bumi bisa mencapai 7.500 MW.
Pemerintah meresmikan tiga proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) milik PT Pertamina senilai Rp 6,18 triliun. Tiga proyek itu adalah PLTP Lahendong unit 5 dan 6 berkapasitas 2 x 20 MW di Tompaso, Sulawesi Utara. Lalu, proyek ketiga PLTP Ulubelu unit 3 di Lampung dengan kapasitas 1 x 55 MW.
Lebih lanjut, pemerintah akan menghitung ulang ihwal target pengadaan listrik sebesar 35 ribu MW. Jokowi menilai target itu dipatok ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di level 7 persen. Adapun saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di posisi 5 persen. “Kebutuhan kita berapa dengan pertumbuhan ekonomi rill dunia yang melambat,” tuturnya.
Meski demikian, Presiden menyatakan kehadiran PLTP, khususnya di Lahendong, Minahasa, akan membuka akses listrik kepada 20 ribu rumah tangga di Sulawesi Utara. Jokowi mengatakan kalau listrik masih menjadi persoalan utama di daerah-daerah. “Daerah yang lain masih byar-pet,” ucap Jokowi.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengapresiasi peningkatan kapasitas PLTB Lahendong. Ia berharap dengan bertambahnya pasokan listrik akan menarik investasi dari luar. “Saya berterima kasih. Bisa buka lapangan kerja baru,” ujarnya.
