Para wajib pajak tengah mendatangi Kantor Ditjen Pajak Pusat, di Jakarta, 30 September 2016. Kemudian periode III atau Januari-Maret, pemerintah mematok tarif tebusan 5 persen. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan reformasi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan. Menurut dia, kunci keberhasilan reformasi bergantung kepada kepercayaan dan teknologi.
"Reformasi perpajakan akan berhasil jika ada kepercayaan antara pihak terlibat," kata Darmin di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 19 Desember 2016. Darmin mengatakan kepercayaan harus dibangun antara aparat pajak dan pemimpinnya serta antara aparat pajak dan wajib pajak.
Faktor penentu lainnya ialah pemanfaatan teknologi informasi yang canggih. Tujuannya ialah untuk melacak mulai dari data wajib pajak (WP) hingga pemeriksaan laporan harta WP.
Darmin mengatakan salah satu celah korupsi di Ditjen Pajak ialah melalui pemeriksaan harta WP oleh petugas. "Pemeriksa bisa tawar-menawar tanpa diketahui," kata dia.
Ia bahkan mengusulkan agar mengunci pelaporan hasil pemeriksaan harta. Pemeriksa nantinya dilarang mengubah hasil pemeriksaan agar tidak memanfaatkan hasil tersebut untuk kepentingan pribadi. Jika data ingin diubah, pemeriksa harus mendapatkan izin Direktur Jenderal Pajak, bahkan jika perlu atas seizin Menteri Keuangan.
Darmin mengakui membangun teknologi informasi tidak mudah. Saat ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak, Darmin mengaku gagal melakukannya. "Saya dulu pernah coba membangun itu selama empat tahun. Tapi tidak bisa. Seluruh lelang gagal," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ini tengah membentuk tim reformasi perpajakan. Komposisi tim masih dalam tahap pembahasan. Sri berjanji segera mengumumkan tim tersebut.
