TEMPO.CO, Bogor - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara terkait dengan wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan menjadi sebuah badan independen. Pada dasarnya, menurut Sri Mulyani, dia dan Presiden Joko Widodo ingin membuat institusi pajak kuat dan bersih.

"Mumpung Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) masih dibahas dengan DPR, kita harus lihat situasi tiga tahun terakhir di saat Ditjen Pajak memiliki target tinggi lalu ada pegawai yang melakukan pengkhianatan," kata Sri Mulyani di Hotel Aston, Sentul, Bogor, Sabtu malam, 26 November 2016.

Menurut Sri Mulyani, yang terpenting adalah mengkaji permasalahan-permasalahan yang mesti diperbaiki oleh Ditjen Pajak terlebih dahulu. "Apakah strukturnya, pengawasannya, mental orangnya, tingkat gajinya, database-nya. Ini perlu kajian. Saya tidak mau dibuat pilihan dia badan sendiri atau dia ada di Kemenkeu," katanya.

Ditjen Pajak, menurut Sri Mulyani, memang perlu diperkuat, entah secara institusi atau secara kewenangan. Namun, tertangkapnya pegawai pajak oleh KPK beberapa waktu lalu membuat orang skeptis terhadap Ditjen Pajak. "Baru dikasih segitu aja terpeleset, apalagi dikasih yang lebih gede," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah memang berencana untuk mengubah kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak menjadi sebuah badan yang bersifat independen. Nantinya, Ditjen Pajak akan berpisah dari struktur organisasi Kementerian Keuangan dan menjadi sebuah lembaga yang otonom.

ANGELINA ANJAR SAWITRI