TEMPO.CO, Bogor - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji keinginan Presiden Joko Widodo menurunkan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Setelah bertemu dengan pengusaha UMKM, kemarin, Presiden ingin menurunkan pajak bagi pelaku UMKM dari 1 persen menjadi 0,25 persen.
"Kalau Presiden menyampaikan sesuatu, tugas kami menerima instruksi itu dan melakukan persiapan. Arahan Presiden adalah memperbaiki dan mempermudah masyarakat serta UMKM agar berinteraksi dengan Ditjen Pajak tidak berbelit-belit," kata Sri Mulyani di Hotel Aston, Sentul, Bogor, Sabtu malam, 26 November 2016.
Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, keinginan Jokowi menurunkan pajak UMKM adalah respons atas permintaan pelaku UMKM. Mereka mengeluh, pajak yang selama ini berlaku memberatkan pengusaha UMKM.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan perubahan pajak bagi UMKM masih dikaji. Dia berharap, pembahasan pajak UMKM tersebut menjadi salah satu agenda saat Kementerian Keuangan mengajukan revisi Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan kepada DPR.
Menurut Suahasil, PPh dalam negeri kerap dibandingkan dengan PPh negara lain. Padahal kebutuhan pembangunan di Indonesia berbeda dengan negara lain. "Duitnya dari mana? Dari pajak. Karena itu, kalau kita review PPh, tidak hanya melihat tarif dan kompetisi dengan negara tetangga. Ada aspek lain, kebutuhan pendanaan pembangunan," tuturnya.
Saat ini, menurut Suahasil, pemerintah telah berupaya meningkatkan anggaran pembangunan dengan sedikit demi sedikit mengurangi subsidi energi. Pada 2014, subsidi energi mencapai Rp 350 triliun. Pada 2015 dan 2016, subsidi energi turun dan anggaran dialihkan ke infrastruktur. "Tahun depan, subsidi energi hanya Rp 77 triliun dan anggaran infrastruktur Rp 387 triliun," ujarnya.
Untuk memenuhi anggaran pembangunan sebesar itu, Suahasil berujar, pemerintah akan memperbaiki kepatuhan wajib pajak. Saat ini, tax ratio Indonesia hanya 11 persen. Tahun ini, tax ratio ditargetkan naik menjadi 13 persen. Artinya, pemerintah harus memiliki pendapatan tambahan dari pajak sebesar Rp 25 triliun. "Itu perlu di-generate supaya bisa membangun," katanya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
Berita terkait
Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi
13 jam lalu
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.
Baca SelengkapnyaAkhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?
15 jam lalu
Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi
16 jam lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Israel Serukan Penghancuran Total Gaza
23 jam lalu
Menteri Keuangan Israel menyerukan penghancuran total Kota Rafah, Deir al-Balah, dan Khan Younis di Jalur Gaza.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor
1 hari lalu
Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.
Baca SelengkapnyaRespons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor
1 hari lalu
Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah
1 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.
Baca SelengkapnyaJenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?
2 hari lalu
Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.
Baca SelengkapnyaNetizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam
2 hari lalu
Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.
Baca SelengkapnyaMinta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai
2 hari lalu
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.
Baca Selengkapnya