TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan tiga bandara besar ke swasta dalam rangka penghematan anggaran agar alokasinya bisa difokuskan ke proyek-proyek prioritas, yaitu pengembangan infrastruktur transportasi di wilayah Timur Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di Jakarta, Rabu (26 Oktober 2016), menyebutkan tiga bandara tersebut adalah Bandara Kualanamu Medan, Bandara Sepinggan Balikpapan dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

"Kita ingin swasta membangun Indonesia, tugas kita banyak selama ini," katanya.

Budi berharap dengan dikelola oleh swasta, pihaknya mendapatkan dana segar sebesar Rp1-3 triliun untuk memperbaiki bandara.

Apabila memungkinkan, lanjut dia, investasi juga akan ditawarkan kepada pihak asing, seperti Jerman atau Prancis.

"Seperti Heathrow, London, itu kan bukan dibiayai oleh pemerintah, tapi oleh pihak luar, seperti Spanyol," katanya.

Dia menambahkan butuh waktu delapan bulan hingga satu tahun untuk pengalihan pengelolaan tersebut.

Selain rencana pengalihan operasi kepada swasta, Budi mengatakan bandara yang selama ini dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan II tau Bandara UPT, diupayakan untuk "joint venture" dengan swasta.

Bandara-bandara tersebut, di antaranya bandara di Batam, Lampung, Belitung, Banjarmasin, Tarakan, Sorong, Berau dan Sentani.
ANTARA