TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saja. Suntikan dana segar dari swasta, kata ia, dibutuhkan karena anggaran negara yang ada sekarang tidak mencukupi.

Menurut Jokowi, dibutuhkan dana dari swasta itu merupakan pengalamanya selama dua tahun memimpin Indonesia. "Tidak mungkin untuk mengejar pembiayaan infrastruktur kita yang kurang lebih Rp 4900 triliun," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang APBN di Istana Kepresidenan, Rabu, 26 Oktober 2016

Jokowi melanjutkan, anggaran untuk infrastruktur yang tersedia dari pemerintah sejauh ini hanya Rp 1500 triliun. Dengan kata lain, kata dia, dibutuhkan suntikan Rp 3400 triliun baik dari swasta murni, BUMN, atau lainnya.

Suntikan dana segar itu, menurut Jokowi, bisa datang apabila pemerintah berniat membantu dan memfasilitasi pihak non pemerintah berinvestasi dalam proyek infrastruktur Indonesia. Sebagai contoh, ucap dia, memberikan gambaran proyek investasi yang akan ditawarkan, lengkap dengan lokasi dan kalkulasi sementara.

Contoh lain, bisa dengan bantuan pengurusan Izin. Hal itu, kata Jokowi, akan menjadi dukungan untuk menjamin kepastian usaha para investor agar tidak lepas. "Jangan hanya bekerja business as usual. Koordinasi, konsolidasi antar Kementerian atau lembaga juga menjadi faktor kunci," ujarnya.

Terakhir, Jokowi menyampaikan apabila ke depannya pemerintah tidak bisa sepenuhnya bergantung pada APBN untuk proyek pembangunan, maka investasi non anggaran pemerintah bisa meningkat.

ISTMAN MP

Baca Juga:
Tumpeng Ditolak Ahok, Habiburokhman: Enggak Ada Sianida, kok!
Wiranto: Tak Ada Perintah Jokowi untuk Mengusut SBY
Ini Pesan Muhammad Yusuf kepada Ketua PPATK Baru