Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan untuk mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid II, Jakarta, 27 Juli 2016. Dalam reshuffle jilid II ini, Jokowi memberhentikan 9 menteri. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Dua tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih menyisakan berbagai persoalan terkait pembangunan di sektor energi termasuk target pembangunan listrik 35.000 megawatt. Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, Tri Mumpuni, pesimistis target itu tercapai.
"Saya ragu itu tercapai, seharusnya itu tidak dijadikan target, tetapi sebuah cita-cita," kata Tri yang juga pernah menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, saat dihubungi di Jakarta, Rabu 19 Oktober 2016.
Tri mengatakan keraguannya atas dasar ketidakkompakan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) terkait pengadaan kontrak kerja sama. Permasalahan lain timbul karena tidak adanya sinergi antara pejabat. "Menurut saya ini harus duduk bareng antara PLN dan ESDM, buka-bukaan berapa cost production PLN," kata dia.
Tak hanya itu, menurut Tri, pembangunan mega proyek tersebut terkendala masalah pembebasan lahan. Hasilnya, pembangunan infrasturktur kelistrikan pun terhamat. "Ketika mau bangun tanahnya sulit."
Tri mengatakan secerca harapan target pembangunan di bidang energi muncul ketika penunjukan Menteri ESDM Ignasius Jonan. "Jonan itu tipe debtkolektor. Kalau sudah minta stafnya untuk mengerjakan tugas, dia akan menagih sedemikian rupa," kata dia.
Tri menambahkan proyek 35 ribu megawatt adalah proyek yang bisa menguntungkan banyak pihak. "Kalau mau menggandeng swasta, swastanya juga jangan yang serakah. Semua dapat untung dengan membangun energi dengan baik."
Sebelumnya, proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt diperkirakan tak akan rampung pada 2019, sesuai dengan target pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan target proyek pembangkit listrik diturunkan menjadi 20-25 ribu megawatt.
Luhut mengaku tak tahu persis alasan penurunan target itu. Ia hanya mengatakan ada penyesuaian dalam beberapa hal. Namun, sampai saat ini proses bisnis proyek tersebut masih berjalan baik. Meskipun baru memenuhi target 25 ribu megawatt, Luhut menjamin pasokan listrik di Tanah Air tak akan terganggu. Menurut dia, rata-rata pertumbuhan listrik di Indonesia setiap tahun sekitar 8 persen.
