Pemerintah Bangun Cold Storage 3.000 Ton di Selat Lampa  

Reporter

Kamis, 6 Oktober 2016 23:04 WIB

Nelayan mengeluarkan sejumlah hasil tangkapannya di Natuna, Ranai, Riau, 18 Agustus 2016. Guna mempertahankan kedaulatan atas kepulauan Natuna dari para nelayan ilegal, membuat pemerintah Indonesia memberi dampak jera pada pelaku dengan menenggelamkan kapal-kapal nelayan ilegal. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia memperkuat industri perikanan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dengan membangun kawasan industri perikanan tangkap dan pengolahan terpadu serta cold storage atau gudang pendingin berkapasitas 3.000 ton di Selat Lampa.

"Artinya, kita menata kembali industri perikanan kita, baik yang tingkat nelayan, yang tingkat di atasnya, yang pengusaha kecil, dan yang tingkat industri, akan kita tata kembali," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan kawasan industri perikanan tangkap dan pengolahan terpadu di Selat Lampa pada Kamis, 6 Oktober 2016.

Menurut Presiden, sebelumnya Pemerintah telah menegakkan hukum untuk menghindari penangkapan ikan ilegal dan tidak terdaftar sehingga bibit ikan dapat kembali terjaga.

Jokowi berharap dengan adanya jeda melalui penegakan hukum tersebut, dapat memulihkan produksi ikan karena kondisi laut yang terjaga dan pengambilan perikanan yang teratur.

Kepala Negara meminta nelayan dan industri ikan untuk bersabar dalam aturan tersebut dan tidak tergesa dalam mengeksploitasi sumber daya perikanan.

"Titik-titiknya sudah kita tentukan sehingga nanti ini menjadi yang pertama bagus dan berjalan. Yang lain juga akan bergerak. Saya kira langkah-langkahnya akan ke arah itu sehingga ada peta jalan," tegas Jokowi.

Di samping mengembangkan kawasan terpadu industri ikan, Pemerintah juga akan membangun pangkalan militer di kawasan itu untuk menjaga kedaulatan NKRI.

Menurut Presiden, sebanyak enam pangkalan terpadu yang terdiri dari matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara akan dibangun di Kabupaten Natuna.

"Termasuk yang kita ingin, menguatkan ekonomi perbatasan, tetapi sekaligus untuk pertahanan dan keamanan kita," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan target penyelesaian kawasan industri perikanan terpadu di Natuna akan rampung pada akhir 2017.

Pemerintah menargetkan pada akhir 2016 kawasan yang juga akan memiliki fasilitas pengolahan perikanan terpadu dapat diselesaikan sekitar 50 persen.

Sejumlah daerah yang akan dibangun oleh Pemerintah di sektor perikanan, infrastruktur transportasi, dan pertahanan, yaitu Kota Sabang, Pulau Moa, Pulau Morotai, Kabupaten Biak, Kabupaten Timika, Kabupaten Merauke, Kota Saumlaki, Pulau Kisar, Kabupaten Lembata, dan Kecamatan Larantuka.

Presiden telah mengakhiri kunjungan kerjanya di Kabupaten Natuna pada Kamis sore dan bertolak kembali ke Jakarta sekitar pukul 17.30 WIB.

Dalam kunjungannya ke Natuna, Presiden juga merayakan HUT ke-71 TNI dengan menyaksikan latihan tempur Angkasa Yudha 2016.

ANTARA

Berita terkait

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

3 hari lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

3 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

14 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

25 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

44 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

44 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

44 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

45 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

45 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

58 hari lalu

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya