OJK: Uang Tebusan Tax Amnesty dari Singapura Meningkat

Sabtu, 24 September 2016 05:38 WIB

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad saat ditemui dalam Open House di kediamannya, Jalan Daksa II nomor 15, Kebayoran Baru, Jakarta, 7 Juli 2016. TEMPO/Diko Oktara

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad mengatakan antusiasme masyarakat Indonesia di Singapura untuk mengikuti program tax amnesty tetap tinggi. Minat masyarakat tetap tinggi meskipun terdapat pemberitaan bahwa bank-bank Singapura melaporkan warga Indonesia yang merepatriasi dananya dalam rangka tax amnesty.

Muliaman menyatakan sebelumnya OJK telah memanggil sejumlah bank, seperti OCBC NISP, UOB, dan DBS untuk meminta klarifikasi. “Kami bersyukur mereka beriktikad baik untuk bekerja sama. Tidak ada masalah. Malah saya dapat informasi, antusiasme masyarakat Indonesia di Singapura tetap tinggi, tidak terganggu dengan berita-berita kemarin," ujar Muliaman di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 23 September 2016.

Pada 21 September lalu, OJK memanggil tiga bank yang berafiliasi dengan Singapura, yakni OCBC NISP, UOB, dan DBS. Pemanggilan itu dimaksudkan untuk meminta klarifikasi mengenai adanya kabar yang menyebutkan bahwa bank induk mereka melaporkan warga Indonesia yang merepatriasi dananya dalam rangka tax amnesty.

Dalam pertemuan itu, ketiga bank tersebut mengakui bahwa bank induk mereka memang membuat laporan kepada Singapore's Commercial Affairs Departemen atau unit kepolisian Singapura yang menangani kejahatan keuangan dalam rangka memenuhi dalam mencegah pencucian uang antarnegara. Namun, laporan itu tidak ditindaklanjuti CAD.

Sejak pemanggilan tersebut, Muliaman mengungkapkan, repatriasi yang masuk dari Singapura dalam rangka tax amnesty mencapai Rp 1,2 triliun dalam sepekan terakhir. Sedangkan uang tebusan tax amnesty dari warga Indonesia di Singapura berjumlah Rp 2 triliun. "Itu dari tiga bank Singapura. Peningkatannya cukup besar."

Ke depan, menurut Muliaman, OJK akan terus mendorong repatriasi dengan melakukan sosialisasi, terutama kepada otoritas Singapura. "Kebetulan Direktorat Jenderal Pajak juga buka cabang di Kedutaan Besar kita di sana dan antusiasme sangat besar. Dengan antusiasme tersebut, tentunya (repatriasi) akan terus meningkat," ujarnya.

Muliaman pun menambahkan, OJK akan terus berkomunikasi dengan pemerintah Singapura agar terdapat kerja sama yang erat sehingga repatriasi juga terus bertambah. "Apa yang disampaikan MAS (Monetary Authority of Singapore) juga normal-normal saja, hanya mengikuti aturan. Kami berharap tidak perlu ada yang dilaporkan ke polisi segala.”

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Muliaman Hadad Terpilih Jadi Ketua Majelis Wali Amanat UNS, Segera Agendakan Pemilihan Rektor

39 hari lalu

Muliaman Hadad Terpilih Jadi Ketua Majelis Wali Amanat UNS, Segera Agendakan Pemilihan Rektor

Muliaman Darmansyah Hadad terpilih sebagai Ketua MWA UNS melalui rapat koordinasi pembentukan struktur organisasi MWA UNS

Baca Selengkapnya

Kebijakan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

21 Februari 2024

Kebijakan OJK dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Berikut sejumlah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan..

Baca Selengkapnya

Cara Cek Nama di BI Checking atau SLIK OJK Terbaru secara Online

30 Januari 2024

Cara Cek Nama di BI Checking atau SLIK OJK Terbaru secara Online

Cara cek nama di BI Checking atau SLIK OJK hanya membutuhkan waktu paling lambat 1 hari kerja. Berikut ini langkah-langkah dan syaratnya.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

Daftar Asuransi yang Izin Usahanya Dicabut OJK Tahun Ini, Terbaru PT Aspan

4 Desember 2023

Daftar Asuransi yang Izin Usahanya Dicabut OJK Tahun Ini, Terbaru PT Aspan

Sejumlah perusahaan asuransi dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun ini. Perusahaan mana saja?

Baca Selengkapnya

Memahami Apa Itu Musyarakah, Jenis, dan Contohnya

25 September 2023

Memahami Apa Itu Musyarakah, Jenis, dan Contohnya

Musyarakah adalah salah satu akad dalam perbankan syariah yang berbentuk kerja sama untuk mendapatkan keuntungan. Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Mengenal Apa Itu Bursa Karbon dan Dampaknya untuk Lingkungan

22 September 2023

Mengenal Apa Itu Bursa Karbon dan Dampaknya untuk Lingkungan

Bursa karbon akan diselenggarakan oleh OJK pada 26 September 2023 mendatang. Ketahui dampak bursa karbon dan contohnya berikut.

Baca Selengkapnya