Foto udara bangunan di atas salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta, 2 Agustus 2016. Reklamasi ini masih mendapat penolakan dari nelayan Muara Angke. ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan meminta masalah reklamasi Teluk Jakarta tidak dipolitisasi. Dia mengaku sudah berbicara dengan sejumlah pihak termasuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
"Jangan dipolitisasi, itu untuk kebaikan Jakarta. Jadi kalau ada tokoh bilang saya mentang-mentang, saya tidak mentang-mentang," kata Luhut saat ditemui Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 2, Jakarta Pusat, Kamis, 15 September 2016.
Luhut mengklaim melihat masalah reklamasi di Jakarta secara profesional. Bahkan kalau ada pihak yang tidak puas, dia mengundang untuk bertemu dengannya. "Silakan datang ke sini, ngomong profesional, jangan dibawa-bawa politik," ujar Luhut.
Dia mengungkapkan sebentar lagi akan ada pengumuman soal reklamasi, dan nantinya secara otomatis moratorium sudah tidak berlaku. Ketika ditanyakan soal analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) proyek tersebut, Luhut menyatakan sudah tidak ada masalah. "Saya sudah bicara dengan Ibu Siti (Nurbaya), tidak ada masalah."
Bahkan, menurut dia, Pelabuhan Tanjung Priok yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk salah satu dari 17 pulau yang dicanangkan. "Di sana juga ada masalah nelayan yang kami selesaikan," ucap dia.
Mengenai aspek hukum reklamasi yang sudah ada keputusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Luhut menjawab hal itu sudah ditangani oleh DKI Jakarta. "Hanya saja memang masih ada kewajiban dari Pulau G yang harus dipenuhi. Tak ada masalah."
