Bea Cukai Gerebeg Pabrik Rokok Ilegal di Pasuruan

Jumat, 2 September 2016 17:30 WIB

Sebuah pabrik rokok ilegal di Pasuruan melakukan kegiatan pabrikasi sembunyi-sembunyi pada malam hari.

INFO BISNIS - Di tengah upaya pengumpulan penerimaan negara, Bea Cukai berhasil mengerebeg pabrik rokok ilegal di Pasuruan, Jawa Timur. Pabrik ini dilengkapi satu unit mesin berkapasitas produksi 1.000 hingga 1.500 batang rokok per menitnya.


Modus operandinya, sejak awal 2016 menjalankan aktivitas pabrikasi barang kena cukai (BKC) sembunyi-sembunyi karena tidak memiliki izin. Kegiatan dilakukan malam hari agar tidak menimbulkan kecurigaan petugas.


Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, mesin yang digunakan bermerek Korber Decoufle Max III M.R. No. 7080 tahun 1986. ”Dengan dijadikannya mesin ini sebagai barang bukti, ke depan kami harapkan Bea Cukai serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat bekerjasama dan aktif mengawasi mesin-mesin yang tidak teregistrasi,” ujar Heru saat jumpa pers di Kantor Bea Cukai Pasuruan, Jawa Timur, Jumat, 2 September 2016.


Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, Maret 2016, petugas memeriksa dan menindak bangunan yang diduga difungsikan sebagai pabrik rokok tanpa izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Pabrik yang disamarkan pada bangunan gudang ini dimiliki oleh oknum berinisial S.


Saat dilakukan penindakan, petugas mendapati beberapa orang sedang melakukan produksi BKC jenis sigaret kretek mesin (SKM) dengan menggunakan mesin pembuat rokok. Dalam penindakan itu, petugas juga memperoleh barang bukti berupa 197.600 batang rokok SKM berbagai merek, dan 19 karung tembakau iris dengan berat total 337 kilo gram.


Advertising
Advertising

”Negara mengalami potensi kerugian mencapai Rp 61.302.000. Pelanggaran ini juga berdampak pada kerugian di bidang sosial dan ekonomi, dimana akan timbul persaingan usaha yang tidak sehat dengan pengusaha yang taat pada ketentuan perundang-undangan cukai,” kata Heru. (*)

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

5 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

35 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

38 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

45 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya