Masih Minim, Dana Repatriasi Baru Capai Rp 10,9 Triliun  

Reporter

Jumat, 2 September 2016 13:05 WIB

Presiden Jokowi berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelum memberikan keterangan perihal kesalahpahaman penerapan Tax Amnesty (Istman/Tempo)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak hari ini, Jumat, 2 September 2016, kembali memperbarui informasi terkait dengan jumlah perolehan dana repatriasi, deklarasi, dan tebusan dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) di laman resminya.

Berdasarkan pantauan Tempo pada pukul 10.24 WIB tadi, jumlah dana repatriasi yang terkumpul baru mencapai Rp 10,9 triliun. Nilai ini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah senilai Rp 1.000 triliun.

Dana repatriasi ini masih kalah jauh dibanding jumlah aset yang dideklarasikan, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak, dari luar negeri, jumlah aset yang telah dideklarasikan mencapai Rp 142 triliun, sedangkan dari dalam negeri hingga hari ini mencapai Rp 23,8 triliun.

Baca Juga: Hakim Uji Materi Tax Amnesty Temui Jokowi, Apa yang Dibahas?

Adapun jumlah uang tebusan yang telah dihimpun hingga kini mencapai Rp 3,70 triliun. Jumlah tersebut sekitar 2,2 persen dari target tarif tebusan yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 165 triliun.

Adapun komposisi tarif tebusan didominasi obyek pajak nonusaha mikro, kecil, dan menengah, yakni sebesar Rp 3,02 triliun. Disusul badan non-UMKM sebesar Rp 460 miliar, obyek pajak UMKM sebesar Rp 205 miliar, dan badan UMKM sebesar Rp 5,76 miliar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Hubungan Internasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Shinta Kamdani mengatakan Kadin pesimistis aset wajib pajak dari luar negeri dapat ditarik ke dalam negeri melalui repatriasi. Pasalnya, dana wajib pajak di luar tersebut ada yang berupa benda tak bergerak, seperti pabrik dan rumah.

"Kalau kita punya dana di luar negeri, itu sudah diinvestasikan, bukannya cash saja. Ini mungkin sedikit lebih sulit bawa dananya masuk," ujar Shinta saat ditemui di Hotel Mandarin Oriental pada 30 Agustus 2016.

Simak: Sri Mulyani: Pengampunan Pajak Bukan Teror kepada Rakyat

Meski berpendapat akan lebih banyak deklarasi yang bakal dilakukan wajib pajak, Shinta menuturkan Kadin akan tetap membantu pemerintah dengan cara mendorong anggotanya untuk ikut menyukseskan program pengampunan pajak, baik melalui repatriasi maupun deklarasi. "Deklarasi itu nonissue, jadi semua wajib pajak pasti akan deklarasi sebanyak-banyaknya, baik di dalam maupun luar negeri," tutur Shinta.

DESTRIANITA

Baca Juga:
Kementerian Perhubungan Akan Batasi Kendaraan di Jalan Tol Brebes
Potensi Ekspor, 500 Ribu Hektare Sawah Organik Dibuka




Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

3 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

33 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

36 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

44 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

4 Januari 2024

KPK Yakin Rafael Alun akan Divonis Bersalah dalam Sidang Putusan Tipikor Hari Ini

KPK meyakini PN Jakpus akan menyatakan bersalah terdakwa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan vonis.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

3 Januari 2024

Rafael Alun Ungkit Jasa ke Negara Agar Dibebaskan, IM57: Jangan Kaburkan Tindakan Koruptif

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha mengatakan jasa Rafael Alun sebagai abdi negara sudah terbayar melalui gaji dan fasilitas.

Baca Selengkapnya

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

12 Desember 2023

Ganjar Kritik Sistem Perpajakan: Ruwet, Mestinya Diurus Lembaga di Bawah Presiden

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan supaya pajak diurus oleh lembaga yang langsung di bawah presiden.

Baca Selengkapnya

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

12 Desember 2023

Strategi Ganjar Genjot Pajak: Jangan Berburu di Kebun Binatang, Jangan Mancing di Kolam

Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, mengkritik implementasi sistem perpajakan di Indonesia yang menurutnya masih rumit.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya