TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memotong anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara hingga sekitar Rp 83 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat hari ini.

“Anggaran Kementerian BUMN dalam APBNP 2016 ditetapkan sebesar Rp 243,86 miliar. Dengan adanya self blocking, realisasi mungkin akan berada di sekitar Rp 160 miliar,” ucap Sri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2016.

Komisi VI DPR membidangi perindustrian perdagangan dan BUMN. Dalam rapat terkait dengan anggaran Kementerian BUMN tersebut, Sri Mulyani mengatakan Rp 243,86 miliar ini cukup besar. “Jadi nanti saya potong sendiri," ujarnya.

Anggaran Kementerian BUMN tersebut ditujukan untuk pendanaan dua program besar, yakni program dukungan manajemen dan program pembinaan BUMN. "Kami berharap Komisi VI dapat membahasnya dan menyetujui kebutuhan anggaran Kementerian BUMN serealistis mungkin," tutur Sri Mulyani.

Untuk menunjang program tax amnesty atau pengampunan pajak, ucap Sri Mulyani, Kementerian BUMN juga telah menugaskan perusahaan-perusahaan pelat merah di bidang perbankan sebagai bank persepsi untuk menampung dana repatriasi dan menyediakan instrumen investasi. "Bank-bank persepsi ini terus melakukan tracking dan sosialisasi kepada nasabahnya terkait dengan tax amnesty," katanya.

Dalam APBN 2015, realisasi anggaran Kementerian BUMN mencapai Rp 124,75 miliar atau 84,25 persen dari pagu anggaran, yakni sebesar Rp 148,72 miliar. Realisasi anggaran tersebut, ujar Sri Mulyani, juga terdiri atas dua program besar, yakni program dukungan manajemen dan program pembinaan BUMN.

Realisasi anggaran program dukungan manajemen dalam APBN 2015, tutur Sri Mulyani, mencapai Rp 101,20 miliar atau 84,1 persen dari pagu anggaran. Sementara itu, realisasi anggaran program pembinaan BUMN pada 2015 mencapai Rp 23,49 miliar atau 84,6 persen dari pagu anggaran.

ANGELINA ANJAR SAWITRI