Disindir Dirjen Pajak, Roy Marten: Dia Suka Terlambat  

Reporter

Selasa, 30 Agustus 2016 18:08 WIB

Artis senior Roy Marten menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, 25 Juni 2015. Kunjungan Roy Marten ke KPK untuk bertemu Johan Budi, untuk membahas pencegahan korupsi di sejumlah sekolah di daerah Salatiga, Jawa Tengah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah sineas dan aktor membantah pernyataan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwidjugiasteadi yang mengatakan masih banyak pekerja seni hiburan tidak taat pajak atau bahkan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).

"Saya sendiri sudah punya NPWP. Dirjen Pajak ini memang suka terlambat. Saat artis terkenal, banyak duit, gak dikejar pajaknya. Begitu sudah pensiun, baru dipajakin. Selalu begitu," kata Roy Marten saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 30 Agustus 2016.

Meski membantah bahwa dia tidak patuh bayar pajak, menurut Roy, hal itu belum tentu berlaku untuk pekerja seni hiburan lainnya. Oleh karena itu, dia menyarankan Ditjen Pajak jemput bola terhadap pekerja seni hiburan yang nakal. "Harus jemput bola, jangan kalau sudah pensiun, enggak ada penghasilan, baru kemudian dipajakin," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Ken Dwidjugeasteadi mengatakan kebanyakan artis hanya pura-pura tahu saja soal perpajakan. Nyatanya, banyak di antara mereka yang tidak memiliki NPWP. "Memang mereka belum tahu saja. Kalau soal NPWP kan mereka belum tahu. Tapi kalau soal akting mereka tahu. Akting pura-pura sudah punya NPWP juga bisa saja kan. Ya namanya akting," ujarnya.

Baca: Tax Amnesty, Presiden Jokowi: Yang Diincar Wajib Pajak Besar

Senada dengan Roy Marten, komedian Ernest Prakasa mengatakan dia tidak berani aneh-aneh jika berurusan dengan pajak. Ia mengaku selalu mengupayakan patuh terhadap kewajiban membayar pajak dan memiliki NPWP. "Daripada nanti jadi masalah," ujarnya.

Secara terpisah, sineas Hanung Bramantyo mengatakan hanya pekerja seni hiburan yang ngawur saja yang tidak taat pajak dan tak memiliki NPWP. Hanung memastikan dia selalu taat terhadap aturan perpajakan. "Kami itu mengambil banyak di sini, minum di sini, makan di sini, ya ngasih pajak negaralah. Bahwa soal pajak itu kerap dikorup pejabat perpajakan, ya itu biar pejabatnya aja yang dosa," ujarnya.

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

5 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

11 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

38 hari lalu

Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.

Baca Selengkapnya

Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

38 hari lalu

Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

41 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Mendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?

42 hari lalu

Mendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?

Pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak lakukan lapor SPT Pajak paling lambat yakni pada 31 Maret. Siapkan dokumen ini.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

44 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

51 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

Penerimaan Pajak Capai Rp 149,25 Triliun pada Januari 2024, Sri Mulyani: 7,5 Pesen dari Target

23 Februari 2024

Penerimaan Pajak Capai Rp 149,25 Triliun pada Januari 2024, Sri Mulyani: 7,5 Pesen dari Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak mencapai Rp 149,25 triliun per Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Data Anggaran Pertahanan Yang Diminta Anies-Ganjar Bukan Rahasia, Risiko Rasio Utang 50% Terhadap PDB

9 Januari 2024

Terkini: Data Anggaran Pertahanan Yang Diminta Anies-Ganjar Bukan Rahasia, Risiko Rasio Utang 50% Terhadap PDB

Data anggaran pertahanan yang diminta Anies dan Ganjar bukan rahasia. Ada bahaya dan risiko jika rasio utang tembus 50% terhadap PDB.

Baca Selengkapnya