TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dengan mengukuhkan terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Pengukuhan ini sekaligus meresmikan implementasi sejumlah program kerja TPAKD DKI, seperti Gerakan Rusun Menabung, pemberdayaan pedagang kaki lima melalui kredit UMKM, dan laku pandai.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. "Pada akhirnya mampu menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat (gini ratio)," ujar Muliaman dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 25 Juli 2016.
Muliaman menjelaskan, angka gini ratio dan jumlah penduduk Indonesia yang belum memiliki akses ke sektor keuangan formal relatif masih cukup besar. Karena itu, ketersediaan akses keuangan di daerah akan membuat masyarakat lebih mudah dalam mengenal serta mengakses produk dan layanan jasa keuangan. "Diharapkan pada tahap selanjutnya dapat memulai kegiatan pengelolaan keuangan serta kegiatan investasi," kata Muliaman.
Menurut Muliaman, program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan. OJK dan pemerintah, kata dia, akan bersama-sama mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih efektif dan memanfaatkan sumber dana yang ada. "Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional," tuturnya.
Gerakan Rusun Menabung ditandai dengan penggunaan kartu multifungsi E-Rusun oleh warga rumah susun di DKI Jakarta, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kemampuan pengelolaan keuangan rumah tangga serta tersedianya data dan informasi kependudukan DKI Jakarta.
Bank DKI juga telah memfasilitasi kebutuhan akses keuangan melalui pembukaan rekening warga rusun sebanyak 12.199 atau 82 persen dari jumlah unit rusun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Adapun dari jumlah pembukaan rekening tersebut, sebanyak 64 persen telah didistribusikan kartu E-Rusun. Selain itu, OJK telah berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Seribu dan Bank DKI terkait dengan perlunya penyediaan ATM di setiap pulau.
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia
4 hari lalu
Kinerja Keuangan Dinilai Baik, Bank DBS Raih 2 Peringkat dari Fitch Ratings Indonesia
Bank DBS Indonesia meraih peringkat AAA National Long-Term Rating dan National Short-Term Rating of F1+ dari Fitch Ratings Indonesia atas kinerja keuangan yang baik.
