TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembentukan holding badan usaha milik negara diperlukan. Namun, yang seharusnya menjadi perdebatan dan pembahasan bukanlah perlu atau tidak perlunya holding BUMN itu dilakukan.

"Bukan kenapa penting atau tidak penting, tapi mengenai bagaimana kita mencapai itu. Ada empat yang menjadi fokus, proses politik, proses financial, corporate culture, serta social economic dan hukum," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi VI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2016.

Menkeu menegaskan, holdingisasi BUMN bukan berarti beberapa BUMN tersebut akan melebur. "Masing-masing tetap menjadi dirinya sendiri tetapi dikelola melalui satu bentuk holding," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Baca Juga: Bahas Holding BUMN, Menteri Rini Matangkan Revisi Peraturan

Sri Mulyani menambahkan, pembentukan holding itu tidak hanya menguntungkan perusahaan holding tetapi juga menguntungkan BUMN yang tergabung dalam holding tersebut. "Sebagai bendahara negara, saya tidak hanya mengelola aset tetapi betul-betul memikirkan resource yang ada agar berdampak lebih besar."

Saat ini, rencana holdingisasi Badan Usaha Milik Negara masih dibahas oleh pemerintah. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah belum memutuskan pembentukan holding tersebut karena diperlukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, harus terdapat aturan yang memungkinkan pemerintah tetap menjadi pengendali utama dalam holdingisasi BUMN tersebut. Perusahaan yang memiliki komposisi saham 100 persen milik negara lah yang akan menjadi perusahaan induk holding.

Simak: Menteri Susi Dukung Harga Rokok Naik, Ini Alasannya

Dalam proses holdingisasi BUMN tahun ini, akan terdapat enam sektor yang akan dibentuk holding. Keenam sektor itu adalah pertambangan, minyak-gas, perumahan, infrastruktur, jasa keuangan, dan pangan. Rini optimistis holdingisasi BUMN akan rampung tahun ini.

ANGELINA ANJAR SAWITRI