Tak Dapat PMN, Menteri Rini: Anak Usaha BUMN Akan Gelar IPO

Rabu, 17 Agustus 2016 07:35 WIB

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Mariani Soemarno mengaku akan memerintahkan beberapa anak usaha BUMN melakukan penawaran perdana saham kepada publik atau initial public offering (IPO). Menurut dia, hal itu dilakukan sebagai alternatif pendanaan di luar Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Tahun depan ada anak dan cucu BUMN yang akan listing. Misalnya Hutama Karya Realty dan Tugu Pratama, yang merupakan anak usaha Pertamina,” kata Rini, Selasa, 16 Agustus 2016. Dia mengatakan Kementerian BUMN tak mengajukan suntikan modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.

Selain itu, Rini mengatakan langkah pembentukan induk usaha atau holding akan menambah alternatif pendanaan bagi perusahaan. “Holding bisa selesai akhir tahun. Itu akan meningkatkan kemampuan BUMN,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam Nota Keuangan serta Rancangan APBN 2017, yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada Selasa kemarin, tidak ada usulan PMN untuk perusahaan BUMN. Padahal, dalam dua tahun terakhir, Kementerian BUMN selalu mengusulkan suntikan modal bagi perusahaan pelat merah.

Menurut Rini, PMN yang diberikan kepada BUMN mampu berkontribusi besar terhadap percepatan pembangunan infrastruktur. Dia mencontohkan pembangunan jalan tol. Dia mengklaim, sejak 2015, panjang jalan tol yang dibangun perusahaan pelat merah dengan PMN sudah sepanjang 1.200 kilometer.

“Sejak kemerdekaan, baru 670 kilometer,” ujarnya. Selain jalan tol, PMN digunakan untuk membangun pelabuhan, khususnya di timur Indonesia.

FAIZ NASHRILLAH

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

3 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

3 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

3 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

3 hari lalu

Cara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN

Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

4 hari lalu

Dewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN

DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

5 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya