Menteri ESDM baru Arcandra Tahar, bersama Menteri ESDM lama Sudirman Said saat acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, 27 Juli 2016. Sudirman Said selama 21 bulan memangku tanggungjawab sebagai menteri dalam Kabinet Kerja. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pasca-pencopotan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Presiden Joko Widodo harus segera menunjuk Menteri ESDM definitif agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang terlalu lama. Penunjukan menteri ini akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha serta kesinambungan kebijakan dan regulasi di sektor energi dan sumber daya mineral.
Fabby berujar, skandal kewarganegaraan Menteri ESDM ini menggerus kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kredibilitas pemerintah dan kepemimpinan di Kementerian ESDM. Ia menyarankan penunjukan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pelaksana tugas menteri (Plt) tidak berlangsung terlalu lama. “Mengingat Luhut dipersepsikan terlibat dalam proses penunjukan Arcandra sebagai Menteri ESDM yang berakhir dengan tragis,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Agustus 2016.
Luhut, kata Fabby, bukan figur yang tepat menjabat Menteri ESDM serta diduga sarat dengan konflik kepentingan di sektor energi dan mineral. Hal ini dilihat melalui kepemilikannya pada PT Toba Sejahtra yang memiliki empat konsesi tambang batu bara, blok migas Madura Tenggara, dan sejumlah pembangkit listrik antara lain PLTU Palu.
Dalam dua tahun mendatang, terdapat 22 kontrak kerja wilayah kerja migas yang akan berakhir. Meski ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2015 tentang pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang akan berakhir kontrak kerja samanya, bila tidak diawasi dengan baik, dapat membuka kemungkinan munculnya praktek-praktek rente. “Permen ini dapat diubah karena statusnya yang hanya berupa Peraturan Menteri,” tutur Fabby.
Di sektor minerba, kata dia, terdapat peluang terkait dengan renegosiasi kontrak-kontrak tambang dan Perjanjian Karya Pengusaha Batu Bara (PKP2B), juga keberlanjutan penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terkait dengan status Clean and Clear (CnC). “Terdapat tunggakan PNBP senilai Rp 25 triliun yang tidak dibayarkan pemegang IUP dan PKP2B, serta harga pembangkit mulut tambang dan kebijakan hilirisasi,” katanya.
Presiden Jokowi diminta memilih sosok Menteri ESDM yang memiliki kredibilitas, integritas, mumpuni, dan tidak memiliki dosa masa lalu, juga tidak terlibat dalam bisnis-bisnis di sektor energi. “Hendaknya berani menghadapi kepentingan-kepentingan yang berniat menggerogoti sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan pribadi dan golongan, dengan menggunakan kendaraan politik,” ucapnya.
IESR juga mendesak agar Plt Menteri ESDM tidak membuat keputusan-keputusan strategis terkait kebijakan dan penyegaran organisasi di Kementerian ESDM. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menyandera Menteri ESDM definitif di kemudian hari.
