Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, memberikan keynote speaker dalam acara Road to Digital Economy 2020 di Balai Kartini, Jakarta, 2 Juni 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp 65 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan tak akan menyentuh program-program prioritas dan bantuan sosial.
"Program prioritas dipastikan akan tetap berjalan," kata Darmin di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 Agustus 2016. Program-program yang telah berjalan dan sudah memasuki tahap lelang juga tetap berjalan.
Darmin menambahkan, program lain yang tidak akan disentuh ialah bantuan sosial. Besaran anggaran untuk Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, hingga BPJS tetap sama. "Itu semua tidak akan dikurangi," ucapnya.
Pemerintah berencana memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan 2016 senilai total Rp 133,8 triliun. Anggaran yang dipotong berasal dari belanja pemerintah senilai Rp 65 triliun. Sedangkan Rp 68,8 triliun lainnya yang dipotong berasal dari dana transfer ke daerah.
Menurut Darmin, pemerintah akan memangkas program nonprioritas, seperti perjalanan dinas, paket rapat, langganan daya dan jasa, serta honorarium kegiatan yang tidak termasuk gaji utama. Belanja modal dan barang untuk program nonprioritas juga akan dipotong.
Besar pemangkasan, kata Darmin, akan dipengaruhi kemampuan realisasi anggaran sesuai target. "Kami sangat perhatikan betul realisasi anggaran di kementerian masing-masing."
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
5 hari lalu
Menko Airlangga Bicara Ekonomi RI hingga Hasil Pemilu di Hadapan Pebisnis Inggris
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bicara perkembangan ekonomi terkini, perkembangan politik domestik dan keberlanjutan kebijakan pasca Pemilu 2024.
