Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berencana memberikan kuasa penuh kepada PT Pelindo I, II, III, dan IV atas pelabuhan yang dikelola bersamaan oleh Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kemenhub dan Pelindo.
Budi mengatakan saat ini ada beberapa pelabuhan Pelindo yang dikelola bersamaan oleh kedua instansi. "Kami akan upayakan agar pelabuhan seperti itu diserahkan ke Pelindo," katanya di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jakarta, Rabu, 10 Agustus 2016. Tujuannya, agar peran Kemenhub sebagai regulator dan Pelindo sebagai operator menjadi jelas.
Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana menyatakan rencana tersebut sebagai ide yang bagus. "Kami siap mengoperasikan pelabuhan yang selama ini dikelola UPT," katanya.
Menurut Bambang, rencana tersebut dapat membuat konektivitas barang dan orang di pelabuhan semakin baik. Pelindo bahkan mungkin tak sekadar mengelola, tapi juga membeli asetnya sehingga ada pengembalian anggaran pendapatan dan belanja negara.
Bambang mengatakan tertarik membeli aset yang berada di wilayahnya yang selama ini dikelola UPT. "Targetnya sebelum tahun ini tuntas dibeli." Ia memperkirakan harga pelabuhan yang dikelola UPT sekitar Rp 50 miliar dengan fasilitas berupa dermaga dan lapangan.
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Maria Kristi Endah Murni.
