TEMPO.CO, Jakarta - Kembali menjabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani bakal fokus menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 yang telah disusun menteri sebelumnya, Bambang Brodjonegoro. Menurut dia, APBN adalah dasar untuk memperbaiki perekonomian nasional. "Prioritas adalah koordinasi di dalam APBN dari sisi perencanaan anggaran, juga detail sisi pembiayaan dan belanja," kata Sri Mulyani saat serah-terima jabatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2016.

Sri bakal menyesuaikan perbaikan di bidang fiskal dengan kebijakan moneter. Selain itu, kebijakan fiskal akan digenjot untuk mendorong pengurangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, dan kembalinya kepercayaan publik.

Sri tak luput menyoroti kebijakan program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah diteken Bambang pada 28 Juni 2016. Kendati program telah berjalan sepekan, Sri tetap akan mengkaji target yang telah disepakati dalam APBN Perubahan 2016. "Saya akan lihat secara hati-hati perencanaan itu serta berdiskusi dengan semua eselon I untuk melihat prioritas utama dan bagian yang harus diperbaiki," ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmadi Noor Supit menuturkan kembalinya Sri memberi respons positif di sektor ekonomi. Apalagi, kata Supit, sosok Sri yang dikenal dunia memberi nilai tambah untuk mencapai target amnesti pajak. "Jadi harus mampu memberi kenyamanan dan ketenangan pasar minimal satu bulan pertama," ucap Supit.

Anggota Komisi Keuangan DPR, Misbakhun, mengatakan tantangan terbesar Sri adalah meningkatkan minat investor dan membuka kesempatan kerja. "Ditambah bagaimana mengatasi belanja pemerintah yang terhambat karena keterbatasan APBN," ujar politikus Partai Golongan Karya itu.

PUTRI ADITYOWATI