Wakil Ketua Umum KADIN bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Hariyadi B. Sukamdani selaku saksi yang diajukan pihak pemohon seusai memberikan kesaksian pada sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di gedung Mahkamah konsitusi, Jakarta, Selasa (17/4). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengeluhkan banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Menurut Hariyadi, kebijakan kontraproduktif tersebut selama ini telah merepotkan para pengusaha.
“Apindo cukup direpotkan dengan wacana yang terus bergulir,” kata Hariyadi di kantor Center of Reform on Economics Indonesia, Rabu, 20 Juli 2016.
Ia menilai kebijakan-kebijakan tersebut dibuat sekadar untuk meningkatkan penerimaan negara lewat pajak. “Ide-ide liar ini kan muncul karena penerimaan pajaknya turun, ujung-ujungnya pungutan. Kalau menurut kami, itu targetnya penerimaan,” ujar Hariyadi. Ia menyebutkan beberapa kebijakan yang dinilai kontraproduktif antara lain cukai plastik dan cukai minuman berkarbonat.
Hariyadi juga memprotes rencana pemerintah mengatur tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) ke dalam undang-undang. Ia mengatakan Apindo secara tegas menolak RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Menurut dia, CSR harus dilakukan secara sukarela, bukan diperintahkan.
“Di mana-mana yang namanya CSR itu voluntary, bukan mandatory. Ini kan konyol,” tutur Hariyadi.
Selain itu, dia menambahkan, pihak pengusaha akan dirugikan pula jika pemerintah melakukan pemotongan anggaran. Hariyadi, yang juga memiliki bisnis pada bidang perhotelan, menyebutkan sektor perhotelan dan infrastruktur akan menjadi pihak yang paling dirugikan bila terdapat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif.
Hariyadi menyebutkan bisnis perhotelan sempat anjlok setelah adanya aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi yang melarang pemerintah menggelar kegiatan di hotel. “Di daerah itu ternyata yang namanya hotel sangat dominan dipengaruhi kegiatan pemerintah,” ucapnya.
Sektor infrastruktur, terutama kontraktor-kontraktor yang mengerjakan proyek Kementerian Pekerjaan Umum, juga akan dirugikan dengan adanya pemotongan anggaran. Ia mengatakan banyak tender proyek yang sudah dilakukan tidak dibayar. “Mereka sudah belanja material, tidak dibayar. Itu jadi celaka,” kata Hariyadi.
Menurut Hariyadi, Apindo akan mengawal agar pemerintah tidak lagi mengeluarkan peraturan yang kontraproduktif. Pihaknya justru mengapresiasi langkah pemerintah yang melakukan deregulasi terkait dengan izin usaha. “Dunia usaha sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah melakukan deregulasi sekitar 130 peraturan terkait dengan izin usaha,” ujar Hariyadi.
Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif
9 hari lalu
Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.
Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian
20 Februari 2024
Aturan Pembatasan Impor Bahan Baku Bakal Diterapkan, Apindo Minta Ada Pengecualian
Apindo menilai, penerapan aturan itu tak perlu ditunda, namun perlu ada pengecualian pada beberapa bahan baku yang belum dan kurang diproduksi dalam negeri.
