TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pejabat menggenjot pemanfaatan sektor perikanan di Natuna, Kepulauan Riau, karena baru 8,9 persen yang dimanfaatkan dari potensi yang dimiliki.
"Perikanan di Natuna hanya 8,9 persen dari potensi yang kita miliki. Ini perlu dipercepat lagi sehingga bisa mendatangkan manfaat bagi kita," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas pengembangan potensi ekonomi Kepulauan Natuna di kantor Presiden di Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.
Menurut Presiden, rapat terbatas itu merupakan kelanjutan dari kunjungan dan rapat yang diadakan di atas KRI Imam Bonjol yang berlayar di Laut China Selatan, pekan lalu. "Dalam ratas tersebut, sudah saya sampaikan untuk fokus yang ingin kita kerjakan di sana. Pertama, yang berkaitan dengan industri perikanan. Kedua, yang berkaitan dengan industri migas. Dan ketiga, yang berkaitan dengan pertahanan," ujarnya.
Terkait dengan potensi minyak dan gas di Natuna, Presiden juga meminta segera dilakukan usaha agar cepat diproduksi semua. Presiden mengungkapkan, potensi migas di Natuna dari 16 blok migas yang ada, baru lima blok yang produksi, sementara tujuh blok masih dalam tahap eksplorasi dan empat blok masih dalam proses terminasi.
"Untuk menjaga sumber daya alam kita, menjaga kedaulatan kita di Natuna sebagai wilayah terdepan, di dalam rapat terbatas yang lalu telah memerintahkan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dan Bakamla, agar meningkatkan patroli dan penjagaan di kawasan Natuna," tutur Presiden Jokowi.
Untuk itu, Presiden meminta jajarannya segera membangun beberapa infrastruktur di Natuna.
ANTARA
Berita terkait
Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
3 hari lalu
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
Baca SelengkapnyaMenteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan
3 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaDFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura
15 hari lalu
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.
Baca SelengkapnyaSejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional
25 hari lalu
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaTerkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut
44 hari lalu
Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.
Baca SelengkapnyaInflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah
44 hari lalu
KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.
Baca SelengkapnyaKKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan
44 hari lalu
Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.
Baca SelengkapnyaEksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit
45 hari lalu
Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.
Baca SelengkapnyaEdi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar
46 hari lalu
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.
Baca SelengkapnyaGagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO
58 hari lalu
Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.
Baca Selengkapnya