TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tidak mengotak-atik usulan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016. Bujet suntikan modal untuk BUMN tak akan dipotong untuk program penghematan.

"Satu-satunya tambahan hanya untuk PLN, itu pun bukan fresh money," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat kerja dengan Komisi BUMN DPR, di Jakarta, Kamis, 16 Juni 2016. Bambang diutus Presiden Joko Widodo menghadiri rapat kerja tersebut, menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Dalam Nota Keuangan RAPBN-P 2016, penyertaan modal negara akan diberikan ke BUMN dan BPJS Kesehatan. Seluruhnya bernilai Rp 68,6 triliun, meningkat Rp 20,2 triliun dari alokasi APBN 2016 sebesar Rp 48,3 triliun.

Sebanyak 24 BUMN akan mendapat suntikan modal. PT PLN (Persero) akan mendapat injeksi baru Rp 13,56 triliun dan BPJS Kesehatan menerima Rp 6,8 triliun. Dana tersebut untuk mendukung program pembangunan pembangkit 35 ribu megawatt.

Bambang mengatakan tambahan modal bagi PLN adalah hasil revaluasi aset yang telah mendapat diskon sebesar 3 persen. PLN mengikuti program revaluasi tahun lalu. "Hasil revaluasi, muncul pajak Rp 13 triliun dan langsung kami sertakan kembali 100 persen sebagai penyertaan modal negara," kata dia.

Dibanding 23 BUMN penerima dana lain, PLN memperoleh dana paling besar yakni Rp 10 triliun. Pada APBN 2016, pemerintah mengalokasikan suntikan modal, salah satu yang besar untuk PT Sarana Multi Infrastruktur Rp 4,1 triliun.

Seluruh PMN tahun 2016 akan dicairkan setelah pembahasan RAPBN-P 2016 rampung dan mendapat persetujuan DPR. Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM akan menerbitkan Peraturan Pemerintah mengenai mekanisme pencairan PMN.

Anggota Komisi BUMN DPR, Dwi Aroem Hadiati menilai tambahan PMN terlalu besar. "Rasanya tak etis jika BUMN malah mengajukan PMN melebihi sektor lain. Saya khawatir mengurangi alokasi dana desa," kata Dwi. Menurut dia, banyak BUMN yang target pendapatannya tak tercapai dan tak layak mendapat suntikan.

Sekretaris Menteri BUMN Iman Putro mengatakan target setoran pajak BUMN tahun ini sebesar Rp 172 triliun, dan target dividen Rp 34 triliun. "Realisasinya terlihat dari RUPS, belum tercatat seluruhnya," kata dia. Ia yakin tak satupun PMN yang perlu dipangkas.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto menyayangkan kebijakan Kementerian Keuangan meningkatkan PMN ketimbang program rakyat. Menurut Yenny, suntikan modal untuk BUMN tak berdampak pada peningkatan kinerja. "Belum jelas roadmap-nya tapi selalu disuntik," kata dia.

PUTRI ADITYOWATI