Swiss dan Bank Dunia Dirikan Dana Perwalian untuk Bantu Indonesia

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Rabu, 15 Juni 2016 04:22 WIB

ANTARA/Dewi Fajriani

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Swiss dan Bank Dunia mendirikan dana perwalian senilai $ 13,4 juta untuk mendukung upaya Indonesia mengelola perkembangan perkotaannya. Hal itu dilakukan lantaran laju pertumbuhan perkotaan di Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi di Asia.

Pemerintah Swiss, melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO), yang secara global mendukung pembangunan berkelanjutan, memberikan kontribusi pertama ke dana perwalian Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund (IDSUN). Dana perwalian diberikan selama 3 tahun ke depan.

"Melalui dana perwalian IDSUN, kami mendukung upaya Indonesia untuk memprioritaskan urbanisasi berkelanjutan,” ujar Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann, melalui siaran pers, Selasa, 14 Juni 2016.

Dana ini diberikan karena Indonesia memprioritaskan urbanisasi berkelanjutan yang mengedepankan faktor ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan hidup dalam agenda nasional. Baumann menambahkan, dana perwalian juga akan memperkuat sinergi dan kapasitas lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, dalam upaya meningkatkan taraf hidup di daerah perkotaan.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan Indonesia hanya menikmati sebagian kecil potensi manfaat dari perkotaan yang dapat menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan yang tinggi.

Ia mengatakan Indonesia perlu meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan untuk menyediakan air bersih, sanitasi, transportasi umum yang efisien, dan perumahan terjangkau. “Dengan begitu, kota-kota di Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan dan mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan,” tuturnya.

Atas hibah ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan dana perwalian akan memperkuat kapasitas lembaga pemerintahan untuk mempersiapkan kebijakan dan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah daerah sangat strategis karena lebih mengenal kondisi dan permasalahan kawasan perkotaannya.

Namun pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan pendanaan karena anggaran lebih banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. “Karena itu, kami membutuhkan sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negeri ini,” ujarnya.

Adapun laju urbanisasi di Indonesia termasuk yang tercepat di dunia. Selama periode 2000 sampai 2010, luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi. Peningkatan ini menjadi yang terluas kedua setelah Cina.

Pada 2025, 68 persen penduduk Indonesia diperkirakan menetap di perkotaan. Sejumlah 50 juta warga desa beserta banyak anggota keluarganya telah pindah ke kota. Pulau Jawa pun menjadi yang paling berpotensi mengalami laju urbanisasi tertinggi.

BAGUS PRASETIYO


Berita terkait

Bank Mandiri Sudah Salurkan Kredit Infrastruktur Rp 301,77 Triliun

15 Februari 2024

Bank Mandiri Sudah Salurkan Kredit Infrastruktur Rp 301,77 Triliun

Hasil riset tim Bank Mandiri memproyeksikan terjadi peningkatan belanja infrastruktur pada APBN 2024.

Baca Selengkapnya

Survei Bank Indonesia: Penyaluran Kredit Baru Triwulan III 2023 95,4 Persen

20 Oktober 2023

Survei Bank Indonesia: Penyaluran Kredit Baru Triwulan III 2023 95,4 Persen

Survei Bank Indonesia menunjukkan penyaluran kredit baru pada triwulan III 2023 terindikasi meningkat. Hal ini tecermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 95,4 persen, lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 94 persen.

Baca Selengkapnya

Perbankan Tetap Andalkan Kredit Infrastruktur

31 Januari 2019

Perbankan Tetap Andalkan Kredit Infrastruktur

Perbankan tetap membuka ruang untuk penyaluran kredit infrastruktur tahun ini.

Baca Selengkapnya

Tanpa Modal, Ratu Prabu Biayai LRT dari Pinjaman Bank Cina

10 Januari 2018

Tanpa Modal, Ratu Prabu Biayai LRT dari Pinjaman Bank Cina

Ratu Prabu Energi berencana menggarap proyek LRT senilai Rp 30 triliun.

Baca Selengkapnya

Bank Jaga Risiko Penyaluran Kredit Infrastruktur dengan Cara Ini

6 November 2017

Bank Jaga Risiko Penyaluran Kredit Infrastruktur dengan Cara Ini

Kalangan perbankan berusaha menjaga risiko penyaluran kredit infrastruktur dengan sejumlah upaya.

Baca Selengkapnya

Debitor Cairkan Kredit Investasi di Semester II, Apa Pemicunya?

18 September 2017

Debitor Cairkan Kredit Investasi di Semester II, Apa Pemicunya?

Banyaknya debitor mencairkan kredit investasinya di perbankan pada semester kedua tahun ini tak lepas dari target pengerjaan proyek infrastruktur.

Baca Selengkapnya

Akhir September 2017, Debitor Mulai Cairkan Kredit Investasi  

18 September 2017

Akhir September 2017, Debitor Mulai Cairkan Kredit Investasi  

Menjelang akhir kuartal ketiga tahun ini atau per September 2017, kelompok bank swasta melihat mulai banyak kredit investasi yang dicairkan debitor.

Baca Selengkapnya

Bahana Terbitkan Reksa Dana Terbatas Proyek Infrastruktur

4 September 2017

Bahana Terbitkan Reksa Dana Terbatas Proyek Infrastruktur

Bahana menerbitkan reksa dana penyertaan terbatas senilai USD 35 juta untuk proyek pelabuhan dan Rp 5 triliun untuk jalan tol tahun depan.

Baca Selengkapnya

Menteri Agama: Dana Haji Boleh untuk Pembangunan Infrastruktur

29 Juli 2017

Menteri Agama: Dana Haji Boleh untuk Pembangunan Infrastruktur

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal produktif.

Baca Selengkapnya

Jasa Marga Raup Rp 1 Triliun dari Bank Syariah Mandiri

12 Juni 2017

Jasa Marga Raup Rp 1 Triliun dari Bank Syariah Mandiri

Pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar Rp 1 triliun untuk percepatan pembebasan lahan di ruas jalan tol baru.

Baca Selengkapnya