Swiss dan Bank Dunia Dirikan Dana Perwalian untuk Bantu Indonesia
Editor
Sunu Dyantoro
Rabu, 15 Juni 2016 04:22 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Swiss dan Bank Dunia mendirikan dana perwalian senilai $ 13,4 juta untuk mendukung upaya Indonesia mengelola perkembangan perkotaannya. Hal itu dilakukan lantaran laju pertumbuhan perkotaan di Indonesia saat ini merupakan yang tertinggi di Asia.
Pemerintah Swiss, melalui State Secretariat for Economic Affairs (SECO), yang secara global mendukung pembangunan berkelanjutan, memberikan kontribusi pertama ke dana perwalian Indonesia Sustainable Urbanization Multi-Donor Trust Fund (IDSUN). Dana perwalian diberikan selama 3 tahun ke depan.
"Melalui dana perwalian IDSUN, kami mendukung upaya Indonesia untuk memprioritaskan urbanisasi berkelanjutan,” ujar Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann, melalui siaran pers, Selasa, 14 Juni 2016.
Dana ini diberikan karena Indonesia memprioritaskan urbanisasi berkelanjutan yang mengedepankan faktor ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan hidup dalam agenda nasional. Baumann menambahkan, dana perwalian juga akan memperkuat sinergi dan kapasitas lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, dalam upaya meningkatkan taraf hidup di daerah perkotaan.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves mengatakan Indonesia hanya menikmati sebagian kecil potensi manfaat dari perkotaan yang dapat menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan yang tinggi.
Ia mengatakan Indonesia perlu meningkatkan investasi infrastruktur berkelanjutan untuk menyediakan air bersih, sanitasi, transportasi umum yang efisien, dan perumahan terjangkau. “Dengan begitu, kota-kota di Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan dan mengangkat jutaan rakyat keluar dari kemiskinan,” tuturnya.
Atas hibah ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan dana perwalian akan memperkuat kapasitas lembaga pemerintahan untuk mempersiapkan kebijakan dan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah daerah sangat strategis karena lebih mengenal kondisi dan permasalahan kawasan perkotaannya.
Namun pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan pendanaan karena anggaran lebih banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. “Karena itu, kami membutuhkan sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur di negeri ini,” ujarnya.
Adapun laju urbanisasi di Indonesia termasuk yang tercepat di dunia. Selama periode 2000 sampai 2010, luas perkotaan bertambah sebesar 1.100 kilometer persegi. Peningkatan ini menjadi yang terluas kedua setelah Cina.
Pada 2025, 68 persen penduduk Indonesia diperkirakan menetap di perkotaan. Sejumlah 50 juta warga desa beserta banyak anggota keluarganya telah pindah ke kota. Pulau Jawa pun menjadi yang paling berpotensi mengalami laju urbanisasi tertinggi.
BAGUS PRASETIYO