TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemangkasan anggaran kementerian dalam APBNP 2016 akan berpengaruh pada program kementerian. Meski demikian langkah ini harus dilakukan untuk menjaga agar defisit anggaran tidak melebihi dari 3 persen. "Efek pemangkasan adalah ada sektor-sektor yang selama ini dianggarkan harus dikurangi," kata Kalla, Jumat, 10 Juni 2016, di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Namun, kata Kalla, pemangkasan itu diusahakan memberi efek seminimal mungkin, misalnya tidak memangkas program infrastruktur. Pemangkasan lebih dilakukan pada pengeluaran rutin, seperti perjalanan dinas, seminar, belanja iklan dan sebagainya.

Kalla mengatakan APBN 2016 dibuat pada 2015. Seiring berjalannya waktu, kondisi perekonomian dunia, dan jatuhnya harga komoditas, menyebabkan sisi penerimaan dalam APBN tidak bisa dicapai pemerintah.

Penerimaan yang berada di bawah harapan itu otomatis membuat pemerintah harus menurunkan sisi pengeluaran APBN. "Jika tidak, defisitnya nanti bisa lebih dari 3 persen. Dan itu melanggar Undang-Undang," kata Kalla.

Undang-undang tentang anggaran penerimaan dan belanja negara menyebutkan defisit atau selisih antara pengeluaran dan penerimaan tidak boleh lebih dari 3 persen. Karena itu ditengah penurunan penerimaan, pemerintah harus memangkas sektor pengeluaran. "Ini dilemma, karena kalau tidak pemerintah melanggar Undang-Undang," kata Kalla.

Salah satu yang berdampak akibat penurunan penerimaan negara adalah sektor pendidikan. Kalla menyebut penurunan anggaran pendidikan bersifat otomatis.

Pasalnya, sektor pendidikan dianggarkan 20 persen dari APBN. Karena itu meski penerimaan turun, anggaran pendidikan tetap 20 persen. "Tapi secara nominal akan turun," kata Kalla.

AMIRULLAH