Pemerintah Upayakan Penambahan Wajib Pajak Menengah untuk Kejar Target

Reporter

Editor

Selasa, 23 Mei 2006 15:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mengatasi perkiraan menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak. Yang utama, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2006 akan dipertahankan tetap sesuai target yaitu 1-1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, upaya ekstensifikasi antara lain melalui penambahan wajib pajak baru kategori menengah dan kecil. Sedangkan langkah intensifikasi dilakukan melalui perbaikan administrasi untuk menekan kebocoran. Menkeu minta pada Dirjen Pajak agar program ekstensifikasi yang merupakan bagian dari modernisasi pajak dilakukan secara hati-hati. Karena modernisasi yang dilakukan terlalu cepat seperti saat ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap pengelolaan kantor pajak. “Jadi, nanti upaya Dirjen Pajak yang baru untuk bisa melakukan kombinasi antara ekstensifikasi dan intensifikasi paling tidak untuk mengkompensasi menurunnya penerimaan pajak tahun ini,” kata dia usai rapat kerja dengan Panitia Adhoc Dewan Pimpinan Daerah di Jakarta, Selasa (23/5). Dia menjelaskan, potensi menurunnya penerimaan pajak itu didasarkan atas evaluasi terhadap indikator makro ekonomi pada kuartal satu, dimana sektor usaha banyak menunjukkan kelesuan. Pemerintah juga memantau perusahaan-perusahaan publik yang laporan keuangannya menunjukkan penurunan kinerja. Padahal penerimaan pajak paling besar berasal dari sektor-sektor moderen dan perusahaan besar, atau yang biasa disebut large tax payer office. Misalnya, perusahaan penanaman modal asing (PMA)dan BUMN-BUMN yang menyumbang lebih dari 70 persen dari total penerimaan pajak. “Jadi, kalau kinerja perusahaan menurun, barangkali potensi penerimaan juga akan menurun,” papar dia. Dengan perkiraan menurunnya penerimaan pajak itu, pemerintah tidak bisa menjamin apakah target rasio perpajakan terhadap PDB (tax ratio) sebesar 13,7 persen tahun ini bisa terpenuhi. Sebab, kata Sri Mulyani, bila penurunannya tajam maka membutuhkan penyesuaian yang besar dari sisi total pengeluaran. Hal ini diperlukan untuk menjaga defisit anggaran tetap sesuai target. Sri Mulyani menegaskan, pemerintah akan melakukan evaluasi per kuartal terhadap kinerja masing-masing sektor di mana masing-masing daerah. “Dari situ bisa diidentifikasi sisi mana yang perlu diperkuat,” tuturnya. RETNO SULISTYOWATI

Berita terkait

Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa

6 Juni 2021

Kelompok G7 Sepakat Tarik Pajak Minimum Global 15 Persen dari Perusahaan Raksasa

Negara Kelompok G7 sepakat untuk menarik pajak minumum global yang lebih tinggi pada bisnis multinasional seperti Google, Facebook, Apple, dll

Baca Selengkapnya

Perusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak

4 Juni 2021

Perusahaan di Bangladesh yang Merekrut Transgender Bakal Dapat Diskon Pajak

Pemerintah Bangladesh berencana memberikan keringanan pajak bagi perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan transgender.

Baca Selengkapnya

Inggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19

21 Februari 2021

Inggris Akan Menaikkan Pajak Perusahaan untuk Bantu Anggaran Covid-19

Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak akan menaikkan pajak perusahaan untuk membayar perpanjangan skema bantuan Covid-19 dalam anggaran bulan depan

Baca Selengkapnya

Inggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19

7 Februari 2021

Inggris Mau Kenakan Pajak ke Perusahaan yang Untung Banyak Selama Covid-19

Inggris berencana mengenakan pajak kepada ritel dan perusahaan teknologi yang labanya melonjak selama pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

Proyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun

26 April 2019

Proyek Gas Tiung Biru Setor Pajak Rp 8,08 Triliun

Setoran pajak proyek gas Tiung Biru, Bojonegoro ini merupakan yang terbesar di lingkungan proyek Migas.

Baca Selengkapnya

Terima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak

10 Mei 2018

Terima Laporan Pemerasan, Polisi Tangkap Seorang Petugas Pajak

Petugas pajak tersebut dikenai sanksi skorsing dari KKP Pratama Bangka.

Baca Selengkapnya

Bertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak

27 Oktober 2017

Bertemu Jokowi, Kadin Usul Kemudahan Audit Pajak

Pengurus Kamar Dadang dan Industri (Kadin) Indonesia bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

Baca Selengkapnya

Otoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016  

20 Maret 2017

Otoritas Pajak Minta Google Selesaikan Pembayaran Pajak 2016  

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak segera meminta Google Asia Pacific Pte Ltd menyelesaikan pembayaran pajak tahun 2016.

Baca Selengkapnya

Dongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani

14 Maret 2017

Dongkrak Pajak dari Sektor Perikanan, Begini Kiat Sri Mulyani

Sri Mulyani mengaku selama ini mungkin koordinasi antar
lembaga pemerintah memang harus diperbaiki.

Baca Selengkapnya

Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook  

23 November 2016

Setelah Google, Ditjen Pajak Incar Facebook  

Walau tidak miliki kantor di Indonesia, Facebook dinilai sebagai perusahaan over the top (OTT) yang mengambil keuntungan di Indonesia.

Baca Selengkapnya