Seorang pekerja Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menurunkan gula Raw Sugar curah dari kapal Thailand, untuk dikirim ke pabrik gula Cepiring, Kendal Jawa Tengah (10/9). Foto: TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kelompol tani Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) meminta pemerintah untuk menunda impor gula mentah (raw sugar). "Jika pemerintah ingin pendapatan petani meningkat, sebaiknya mereka memberikan intensif lain yakni memberikan subsidi harga gula dan bibit tebu," kata Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen, dalam keterangan tertulis Rabu, 8 Juni 2016.
Sebelumnya pada 12 Mei 2016 lalu Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengeluarkan Surat Menteri Nomor S-288/MBU/05/2016, tentang ijin impor raw sugar tahun 2016. Pemberian ijin impor itu ditujukan kepada Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Menteri Perindustrian.
Selain itu Menteri Rini juga mengeluarkan surat Nomor S-289/MBU/05/2016 berisi pemerintah yang menugaskan PTPN X untuk mengimpor raw sugar sebanyak 381 ton yang akan dialokasikan kepada PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT PG Rajawali I dan II.
Menurut Soemitro, cadangan gula saat ini masih sekitar 190 ribu ton yang siap untuk operasi pasar. jika produksi gula 2016 betul-betul kurang, maka impor raw sugar untuk kebutuhan awal 2017 bisa dilakukan menjelang musim giling 2017, bukan sekarang.
"Ini sama artinya pemerintah membunuh pabrik gula secara pelan-pelan karena dengan jaminan rendemen, pabrik rugi. Dan pabrik gula milik BUMN itu perlu ditolong atau direvitalisasi, bukan dibebani," ujar Soemitro.
Selain itu kata Soemitro rencana impor raw sugar juga bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi.
"Karena itu kami meminta kepada komisi VI DPR untuk tidak menyetujui impor raw sugar 381 ton, dan mendesak Menteri Perdagangan untuk tidak mengeluarkan ijin impor," ujar Soemitro.
