TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Bali terus menjaga ketahanan pangan secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan Bali sebagai pulau organik.

Ketut Sudikerta, Wakil Gubernur Bali, mengatakan tanggung jawab ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Namun yang patut diberi perhatian serius adalah jangan sampai ketersediaan pangan lebih kecil jumlahnya dibandingkan kebutuhannya, karena akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan stabilitas nasional begitu juga daerah.

“Sejak 2009, kami telah melaksanakan program unggulan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) yang mencoba mengintegrasikan pertanian dengan teknologi ramah lingkungan dan meminimalisir penggunaan pupuk kimia,” terangnya melalui rilis yang diterima Bisnis.com, Selasa (19 April 2016).

Selain itu, pihaknya juga telah melaksanakan beberapa kebijakan seperti subsidi ganda pupuk organik dan mengurangi subsidi terhadap pupuk kimia secara bertahap, pengembangan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal, dan efektivitas pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan melalui penerapan pusat pangan sehat dan lestari.

“Khusus untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok seperti beras, kami juga telah menyalurkan dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan guna pembelian gabah petani, dan saat ini telah mencapai Rp29,02 miliar dengan target perputaran dana minimal 5 kali setahun,” imbuhnya.

Dia menambahkan disamping upaya yang telah dilakukan, Pemprov Bali masih menemukan beberapa tantangan yang dihadapi guna mewujudkan ketahanan pangan diantaranya fluktuasi harga produk pertanian.

Selain itu, menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian dan terbatasnya akses petani terhadap sumber-sumber permodalan usaha tani juga menjadi tantangan ke depan.

Deputi Koordinasi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Musdalifah Machmud, mengungkapkan identifikasi ketahanan pangan di Indonesia harus dilakukan lebih jauh lagi, melihat dinamika yang terjadi baik dalam pertumbuhan penduduk serta hasil produksi pangan yang masih belum mencukupi kebutuhan penduduk.

“Oleh karena itu kami mengimbau setiap daerah yang ada di Indonesia harus mendorong pertumbuhan pangan lokalnya masing-masing agar kebutuhan akan bahan makanan impor dapat dikurangi. Kebutuhan beras di Indonesia sangat tinggi, untuk itu perlu didorong dengan pangan lokal yang dapat menjadi pengganti beras seperti sagu, umbi-umbian, serta berbagai pangan yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi,” cetusnya.

BISNIS