TEMPO.CO, Jakarta - Penerimaan pajak daerah Sulawesi selatan pada kuartal pertama tahun ini tercatat sebesar Rp584 miliar yang sebagian besar bersumber dari segmen kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel, Tautoto Tanaranggina, mengatakan penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintah provinsi tersebut telah mencapai sekitar 18,3% dari total estimasi penerimaan pajak hingga akhir 2016.

"Komposisi itu bersumber dari empat item pajak daerah yang kita kelola. Bisa dikatakan performa di tiga bulan pertama tahun ini cukup baik meski belum optimal," katanya, Selasa (12 April 2016).

Dia memerinci, item pajak kendaraan bermotor (PKB) memberikan kontribusi paling besar dengan perolehan sebesar Rp227 miliar sepanjang kuartal pertama 2016.

Kemudian item bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) yang mencapai Rp209 miliar serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) sebesar Rp129 miliar.

Sementara itu, item terakhir merupakan penerimaan dari pajak air permukaan yang ditarik Dispenda Sulsel dengan realisasi sebesar Rp19 miliar.

Menurut Tautoto, performa penerimaan pajak daerah itu diestimasi lebih meningkat pada kuartal berikutnya mengikuti proyeksi pembelian kendaraan bermotor di daerah tersebut.

Hingga akhir 2016, Dispenda Sulsel menargetkan penerimaan pajak daerah yang meliputi PKB, BBN-KB, PBB-KB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok sebesar Rp3,2 triliun.

"Kita juga menarik pajak rokok, tetapi sepanjang belum ada penerimaan kuartal pertama tahun ini. Target kita di 2016 untuk pajak rokok Rp450 miliar," katanya.

Secara keseluruhan, target penerimaan pajak daerah Sulsel pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan dengan performa tahun lalu yang terealisasi sebesar Rp2,9 triliun.

Sepanjang tahun lalu, penerimaan PKB sebesar Rp907,6 miliar, BBN-KB mencapai Rp963,1 miliar. Kemudian PBB-KB sebesar Rp535,3 miliar, sedangkan pajak air permukaan terealisasi Rp99,18 miliar dan pajak rokok mencapai Rp397,4 miliar.

"Kinerja tahun lalu sebenarnya cenderung lemah, apalagi jika melihat realisasi pajak kendaraan bermotor. Hal ini berkaitan dengan daya beli masyarakat dan pengaruh kondisi ekonomi nasional juga," kata Tautoto.

BISNIS.COM