Ketua BPK Harry Azhar Azis bersalam dengan Ketua KPK Agus Raharjo didamping pimpinan KPK saat bertemu di Gedung BPK, Jakarta, 13 Januari 2016. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015, terdapat kekurangan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak senilai Rp 1,15 triliun. Hal itu diungkapkannya dalam rapat paripurna bersama Dewan Perwakilan Rakyat hari ini.
Menurut Harry, kekurangan penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai, cukai, pajak rokok, dan denda administrasi senilai Rp 843,8 miliar. "Dari Pajak Bumi dan Bangunan pertambangan sektor minerba dan PBB Tubuh Bumi sebesar Rp 308,4 miliar," tutur Harry di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 12 April 2016.
Selain itu, Harry mengatakan, hasil pemeriksaan BPK atas perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi pada SKK Migas menunjukkan adanya biaya-biaya yang tidak semestinya. Menurut dia, biaya itu dibebankan dalam cost recovery pada tujuh wilayah kerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) senilai Rp 4 triliun.
Menurut hasil pemeriksaan BPK terhadap BUMN dan badan lainnya, kata Harry, terdapat temuan yang menunjukkan mekanisme inspeksi kapal PT Pertamina Trans Kontinental belum diimplementasikan secara maksimal. "Belum sesuai dengan standar khusus best practice bidang migas serta tidak memenuhi kualitas standar keselamatan umum," ujarnya.
Hal itu, menurut Harry, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal. Perusahaan tersebut juga bisa tidak mendapatkan kontrak karena tidak memenuhi kualitas standar keselamatan umum yang berlaku bagi perusahaan minyak.
Dalam rapat paripurna itu, Harry juga menyatakan pengelolaan dana otonomi khusus atas delapan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat belum sepenuhnya memiliki perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah.
Regulasi dan kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat, menurut Harry, belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan otonomi khusus dan percepatan pembangunan. "Kebijakan penganggaran juga belum didukung dengan rencana definitif dari masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah," ujar Harry.
