TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi berjanji bakal mengawal aktivitas korporasi PT Pertamina(Persero) agar bebas dari kecurangan. Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto berharap KPK bisa memantau aktivitas yang rawan kecurangan seperti pengadaan barang dan jasa.

"Pertamina butuh dukungan sehingga bisa menghindari adanya kesalahan," ujar Dwi di gedung KPK, Kamis, 24 Maret 2016.

Aspek pengawasan, kata Dwi, mencakup aksi pengadaan dan pengendalian tata kelola arus minyak, pelaksanaan proyek, dan kontrak-kontrak. Diketahui salah satu proyek besar yang tengah dikerjakan perseroan adalah pembangunan kilang.

Juru bicara Pertamina Wianda Pusponegoro menuturkan proyek kilang termasuk urusan strategis karena bernilai besar. Diketahui ada tiga kilang Pertamina yang akan direvitalisasi dan dua kilang baru yang akan dibangun.

Untuk revitalisasi satu kilang, kebutuhan biaya mencapai US$ 7 miliar. Pembangunan kilang baru lebih butuh banyak biaya, yakni sebesar US$ 15 miliar per kilang. Tiga kilang yang direvitalisasi adalah Kilang Balongan, Dumai, dan Balikpapan. Sementara kilang baru bakal dibangun di Tuban dan Bontang.

Sementara, aspek pengadaan strategis terletak pada divisi Integrated Supply Chain (ISC) yang mengurusi pengadaan minyak Pertamina. Sejak tahun lalu aktif mengurus impor minyak, ISC mencetak efisiensi senilai US$ 208 juta. Tahun ini, efisiensi pengadaan minyak ditargetkan terpangkas hingga US$ 100 juta.

Ketua KPK Agus Rahardjo berjanji menindaklanjuti permintaan Pertamina melalui pembentukan satuan tugas khusus pengadaan minyak. Satgas, menurut Agus, berfungsi seperti tim pemeriksa tata niaga beras yang juga dibentuk KPK tahun lalu. "Satgas kedua segera kami berangkatkan, karena banyak hal yang perlu pendampingan," kata Agus.

ROBBY IRFANY