Wakil Ketua DPR Fadli Zon memakai jam tangan Hublot Spirit of Big Bang King Gold Ceramic saat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai pertemuan dengan Donald Trump di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 September 2015. ANTARA FOTO
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pemerintah sebaiknya jangan menutup transportasi berbasis online, tetapi keberadaannya diatur agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat.
"Aturan tersebut diharapkan tidak mematikan pekerjaan lain yang sudah ada sebelumnya," kata Fadli saat ditemui di Gedung DPR MPR, Jakarta, 16 Maret 2016
Menurut Fadli, transportasi online saat ini sangat membantu masyarakat dan dibutuhkan. Sebab kondisi perekonomian Indonesia saat ini sedang sulit. "Ini kan membantu orang mendapatkan pekerjaan melalui online. Sah-sah saja," katanya.
Fadli berujar banyak masyarakat yang terbantu harus menjadi dasar pemikiran pemerintah mempertimbangkan keberadaan transportasi online. "Kecuali ekonomi kita sudah bagus tidak perlu lapangan kerja karena semua orang sudah bekerja."
Ia membandingkan manfaat aplikasi online yang diterapkan di negara-negara lain. Di Amerika dan Eropa aplikasi online membantu pemerintah dalam pendataan angkutan umum sehingga tidak ada angkutan yang liar.
"Enggak apa-apa lah diatur lagi dalam situasi saat ini Pemerintah harus lebih fleksibel untuk melihat itu," ujarnya.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
