TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Kepala Staf Presiden dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hari ini memasukkan 12 program Nawa Cita ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan hal ini dilakukan karena ada sejumlah program Nawa Cita yang belum masuk dalam RPJMN.

Menurut Teten, antara janji kampanye dengan program prioritas yang akan dijalankan pemerintah tentu mengalami beberapa adjustment karena menyangkut anggaran, realitas program yang sedang berjalan, dan persoalan politik di DPR. "Kita ingin memastikan agar RPJM dan RKP sesuai Nawa Cita," kata Teten saat konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kamis, 3 Maret 2016.

Teten mengakui bahwa hingga saat ini ternyata masih ada gap di mana program Nawa Cita sebagai janji kampanye Presiden belum terefleksikan dalam RPJMN dan RKP. "Jadi yang masih di luar ini kita masukkan dalam RPJMN dan RKP," katanya.

12 program prioritas Nawa Cita yang dimasukkan dalam RPJMN antara lain ketahan pangan, poros maritim, pembangunan Papua, ketahanan energi Pembangunan infrastruktur, industrialisasi pembangunan desa, dan reformasi agraria.

Baca Juga: Hadapi MEA, Projo: Kami Dukung Penuh Super Holding BUMN

Teten berujar, pada tahun ini Bappenas akan mengkoordinasikan optimalisasi anggaran di kementerian dan lembaga agar program-program itu bisa segera terealisasi. Penyesuaian ini pastinya akan mempengaruhi APBN dan dimasukkan dalam APBNP. "Juga ada dana pinjaman, hibah, yang fleksibel bisa membiayai program ini."

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan Presiden memang sejak awal menginstruksikan agar Bappenas dapat merencanakan anggaran sesuai dengan prioritas Presiden. "Kita mulai memperkenalkan perencanaan yang holistik, tematik, terintegrasi dan spasial," katanya.

Menurut Sofyan, nantinya Bappenas akan mengkoordinasikan agar tiap kementerian dan lembaga memiliki anggaran untuk menjalankan program prioritas Nawa Cita yang masuk dalam RPJM. Ia mencontohkan program pembangunan Papua.
Nantinya Bappenas akan mengalokasikan anggaran pada kementerian yang terlibat langsung dalam pembangunan Papua. "Atau misalnya kedaulatan pangan, nanti alokasikan pada Kementerian PU, Agraria, supaya dana itu digunakan untuk mencapai tematik itu," Sofyan berujar.

ANANDA TERESIA